Banggar DPR Ketok Palu Target APBN 2026, Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Prioritas

DPR menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan difokuskan untuk mencapai kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Hal ini selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (24/7) yang membahas hasil pendahuluan RAPBN dan RKP 2026.

“Berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, Badan Anggaran bertugas untuk melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN, dan harus sudah selesai paling lambat pada Juli,” ujar Politisi Fraksi PKB itu dalam keterangannya, Jumat (25/7).

Banggar telah mengadakan serangkaian pembahasan intensif dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia antara 1 hingga 22 Juli 2025. Dari pembahasan tersebut, disepakati pembentukan empat panitia kerja (Panja).

Seluruh laporan Panja disetujui pada rapat kerja 22 Juli 2025, menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 beserta nota keuangannya.

Gus Jazil merinci bahwa tema RKP 2026 adalah Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif dengan target pembangunan yang ambisius.

Target tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi 5,20-5,80 persen, GNI per kapita USD 5.520, penurunan intensitas emisi GRK 37,14 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, rasio gini 0,377-0,380, kemiskinan ekstrem 0,0-0,5 persen, indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen.

Pemerintah juga menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional, meliputi penguatan Ideologi Pancasila, pemantapan sistem pertahanan dan keamanan, pengembangan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, penguatan SDM, serta hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah domestik.

Berbagai langkah akan ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran maupun produksi, termasuk dukungan program pembangunan daerah melalui alokasi anggaran khusus. Gus Jazil juga menyinggung kebijakan perpajakan, belanja pemerintah pusat, subsidi energi, transfer ke daerah, dan kebijakan pembiayaan anggaran.