Kedaulatan Pangan Indonesia di Ujung Tanduk, Pemerintah Didorong Jadikan Singkong Komoditas Strategis Nasional
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, mengkritik keras sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan lonjakan impor gandum.
Menurut Firman, impor gandum saat ini didominasi oleh kelompok oligarki, padahal Indonesia punya potensi besar pada komoditas lokal seperti singkong. Kondisi ini menyoroti ketidakseimbangan kebijakan pangan nasional.
"Pemerintah seolah tak peduli dengan impor gandum dalam jumlah masif. Padahal, singkong memiliki manfaat luar biasa dan bisa jadi alternatif pangan," tegas Firman dalam keterangannya, Kamis (26/6).
Firman menegaskan bahwa singkong adalah komoditas strategis yang memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat. Ia juga menyoroti masalah yang dihadapi petani singkong, yang tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.
Untuk itu, Firman mengusulkan agar singkong secara eksplisit dimasukkan sebagai bahan baku pangan strategis yang dilindungi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis. RUU ini sedang dalam pembahasan di DPR.
"Singkong harus tercantum dalam berbagai regulasi, baik di RUU Komoditas Strategis maupun di RUU Energi Baru Terbarukan, sebagai bahan baku energi seperti bioetanol, biogas, dan biodiesel," jelasnya.
Selain itu, Firman mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja kementerian terkait dan menetapkan kebijakan harga yang berpihak pada petani serta rakyat Indonesia.
"Mengapa tidak negara menetapkan harga eceran tertinggi dan terendah untuk produk pertanian? Jika harganya lebih mahal 10-12 persen, itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan pihak asing," tambahnya.
Firman juga menekankan bahwa singkong bukan hanya pengganti pangan, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri, seperti kertas dan energi terbarukan.
"Potensi singkong sangat besar, tapi sayangnya pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk memanfaatkannya," pungkas Firman.
