Zulhas Ungkap Rumitnya Distribusi Pupuk: 148 Aturan, 500 Tanda Tangan, Petani yang Jadi Korban

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyoroti kerumitan dalam mekanisme distribusi pupuk di Indonesia.

Menurutnya, proses birokrasi yang panjang justru menghambat petani dalam memperoleh pupuk secara tepat waktu.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-27 PAN di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8/2025) malam.

Mengapa Distribusi Pupuk Dianggap Terlalu Berbelit?

Zulhas membeberkan bahwa sistem distribusi pupuk di Indonesia sangatlah kompleks. Ia menyebut petani harus menunggu melalui proses panjang sebelum bisa mendapatkan pupuk.

"Jadi ada 500 tanda tangan, baru pupuk sampai ke tangan petani. Bayangin saudara-saudara, itu pupuk sampai ke petani kalau sudah panen,” ujar Zulhas.

Ia juga menambahkan bahwa ada ratusan aturan yang justru memperumit mekanisme distribusi tersebut.

“Pupuk semua mau ikut cawe-cawe, 148 aturan mengatur soal pupuk, maklum demokrasi mahal katanya,” ucap Zulhas.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Surabaya, Kamis (21/8/2025).

Bagaimana Respons Presiden Prabowo?

Melihat persoalan yang berlarut, Zulhas mengaku telah melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Zulhas, Prabowo langsung merespons dengan langkah konkret berupa pemangkasan birokrasi.

“Saya lapor Pak Presiden, ini pupuk gimana cerita, gimana mau swasembada pangan. Pak Presiden tanya, 'apa yang dibutuhkan?'. ‘Keppres, Pak, saya yang isi'. 'Ya sudah cepat isi', kata Presiden. Pangkas, dari Pupuk Indonesia langsung kepada petani,” tutur Zulhas.

Dengan kebijakan tersebut, pupuk kini bisa disalurkan langsung kepada petani tanpa harus melalui prosedur berbelit yang selama ini terjadi.

Zulhas menegaskan, langkah ini bukan untuk pencitraan, melainkan demi kesejahteraan petani.

“Saudara-saudara, itulah yang PAN kerjakan, kita bukan citra, kita bukan perlu pujian, tidak,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga menyanjung Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang berani menerapkan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

“Saudara-saudara, kita punya Presiden Pak Prabowo Subianto, satu-satunya presiden yang berani menerapkan Pasal 33, pemberdayaan, pemerataan, gotong royong, ekonomi Pancasila,” ujarnya.

Menurut Zulhas, kebijakan yang diambil Prabowo sejalan dengan cita-cita PAN dalam memperjuangkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Ia menilai semangat ekonomi Pancasila yang diusung Prabowo harus didukung agar mampu menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Nah itulah yang Partai Amanat Nasional perjuangkan hari-hari ini dan hari yang akan datang,” ucapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Zulhas: Dulu, Butuh 500 Tanda Tangan Supaya Pupuk sampai ke Petani".

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!