17+8 Tuntutan Rakyat: Mengapa Para Influencer Turun Gunung, Mendesak Pemerintah Bertindak?
Gelombang desakan publik terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin luas.
Kali ini, seruan reformasi dikumandangkan oleh para influencer ternama di media sosial.
Secara serempak, mereka mengunggah pernyataan bersama bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” di Instagram sejak Minggu (31/8/2025).
Aksi ini menjadi perhatian publik karena melibatkan nama-nama besar seperti Maudy Ayunda, Jerome Polin, Salsa Erwina, Dian Sastro, Ananda Omes, Dian Ayu Lestari, Dicky Difie, Fathia Izzati, Bintang Emon, Joko Anwar, Andovi Da Lopez, Baskara, Kunto Aji, Jerhemy Owen, Chandra Liow, Aurelia Vizal, Erika Richardo, Desta, JS Khairen, Cania Citta, Abigail Limuria, Lukman Sardi, Ferry Irwandi, Dea Anugrah, Ge Pamungkas, Jovial da Lopez, Ernes Prakasa, hingga Angga Dwimas Sasongko.
Unggahan yang viral ini menegaskan bahwa daftar tuntutan tersebut bukanlah seruan sembarangan, melainkan rangkuman suara dari berbagai kanal, mulai dari gerakan "7 Hari", desakan 211 organisasi masyarakat sipil, hingga tuntutan buruh.
“Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar,” tulis Jerome Polin di akun Instagram-nya, dikutip Kompas.com, Selasa (2/9/2025).
17 tuntutan jangka pendek: tenggat waktu 5 September 2025
Dalam unggahan tersebut, publik memberi tenggat waktu yang sangat singkat, yaitu 5 September 2025, bagi pemerintah dan DPR untuk merealisasikan 17 tuntutan jangka pendek.
Tuntutan ini dibagi berdasarkan institusi yang dituju, dengan fokus utama pada perbaikan segera.
Tugas Presiden Prabowo Subianto
1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta semua korban kekerasan aparat dalam demonstrasi 28-30 Agustus 2025, dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas DPR
3. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
4. Mempublikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas).
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK.
Tugas Partai Politik
6. Memberikan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang dinilai tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Melibatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tugas Polri
9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Menghentikan kekerasan aparat kepolisian serta mematuhi SOP pengendalian massa.
11. Menindak secara hukum anggota maupun komandan yang melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan melanggar HAM.
Tugas TNI
12. Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Menjamin upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.
16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal serta melindungi buruh kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait solusi upah minimum dan sistem outsourcing.
8 tuntutan jangka panjang: reformasi menyeluruh hingga 2026
Andovi Lopez hadir di unjuk rasa 1 September di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (1/9/2025).
Selain tuntutan mendesak, para influencer juga menyuarakan 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.Tuntutan ini berfokus pada reformasi besar-besaran untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan transparan
- Bersihkan dan Reformasi DPR secara besar-besaran, termasuk audit independen, tolak mantan koruptor sebagai anggota, menetapkan KPI kinerja, dan menghapus fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup.
- Reformasi Partai Politik dengan kewajiban publikasi laporan keuangan dan memastikan fungsi oposisi berjalan.
- Reformasi Perpajakan yang lebih adil, termasuk meninjau ulang transfer APBN ke daerah dan membatalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat.
- Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor serta memperkuat independensi KPK dan UU Tipikor.
- Reformasi Kepolisian agar lebih profesional dan humanis, dengan revisi UU Kepolisian dan desentralisasi fungsi.
- TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, termasuk mencabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, termasuk revisi UU Komnas HAM dan penguatan Ombudsman serta Kompolnas.
- Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi proyek strategis nasional (PSN), perlindungan masyarakat adat, serta audit tata kelola BUMN.
Suara rakyat melalui digital
Gerakan ini menunjukkan kekuatan media sosial sebagai alat desakan publik.
Tuntutan 17+8 ini diklaim merangkum aspirasi dari berbagai sumber, termasuk petisi “Reformasi Indonesia” di Change.org yang telah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan.
Para influencer dan masyarakat sipil menegaskan bahwa seruan ini bukan sekadar tren sesaat.
Ini adalah hasil dari rangkuman jutaan suara yang meminta pertanggungjawaban dan perubahan nyata dari para pemangku kekuasaan.
Kini, publik menanti apakah pemerintah dan DPR akan menanggapi serius tuntutan 17+8 yang menggema luas ini.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
