Ini Isi 17+8 Tuntutan Rakyat yang Ramai Diunggah Influencer di Media Sosial

Gelombang desakan publik terhadap pemerintah dan DPR semakin luas. Terbaru, sejumlah influencer atau pemengaruh mengunggah pernyataan bersama bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” di media sosial Instagram, Minggu (31/8/2025) malam.

Influencer yang ikut membagikan unggahan tersebut di antaranya Jerome Polin, Andovi da Lopez, JS Khairen, Cania Citta Fathia Izzat, dan Abigail Limuria.

Mereka menekankan bahwa daftar tuntutan ini merupakan rangkuman suara publik yang muncul dari berbagai kanal, mulai dari gerakan “7 Hari” di Instagram, desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan YLBHI, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, hingga tuntutan buruh pada demonstrasi 28 Agustus 2025.

“Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar,” tulis Jerome Polin melalui akun Instagram-nya.

Dalam unggahan itu, publik memberi tenggat waktu 5 September 2025 bagi pemerintah dan DPR untuk merealisasikan tuntutan jangka pendek.

Sementara untuk tuntutan jangka panjang, tenggat diberikan satu tahun, hingga 31 Agustus 2026.

17 Tuntutan Rakyat Jangka Pendek

Berikut rincian 17 Tuntutan Rakyat yang ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, hingga kementerian terkait, dengan batas waktu 5 September 2025:

Tugas Presiden Prabowo Subianto

1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta semua korban kekerasan aparat dalam demonstrasi 28-30 Agustus 2025, dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas DPR

3. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.

4. Mempublikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas).

5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK.

Tugas Partai Politik

6. Memberikan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang dinilai tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Melibatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Polri

9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Menghentikan kekerasan aparat kepolisian serta mematuhi SOP pengendalian massa.

11. Menindak secara hukum anggota maupun komandan yang melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan melanggar HAM.

Tugas TNI

12. Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

15. Menjamin upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.

16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal serta melindungi buruh kontrak.

17. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait solusi upah minimum dan sistem outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat Jangka Panjang

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam rapat kabinet bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, di tengah isu dirinya mundur dan usai rumah pribadinya dijarah massa.

Selain 17 poin di atas, publik juga menyuarakan 8 Tuntutan Rakyat jangka panjang dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026. Berikut rinciannya:

1. Bersihkan dan Reformasi DPR secara besar-besaran, termasuk audit independen, tolak mantan koruptor sebagai anggota, menetapkan KPI kinerja, dan menghapus fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup.

2. Reformasi Partai Politik dengan kewajiban publikasi laporan keuangan dan memastikan fungsi oposisi berjalan.

3. Reformasi Perpajakan yang lebih adil, termasuk meninjau ulang transfer APBN ke daerah dan membatalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat.

4. Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor serta memperkuat independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepolisian agar lebih profesional dan humanis, dengan revisi UU Kepolisian dan desentralisasi fungsi.

6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, termasuk mencabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate.

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, termasuk revisi UU Komnas HAM dan penguatan Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi proyek strategis nasional (PSN), perlindungan masyarakat adat, serta audit tata kelola BUMN.

Suara Publik dan Respons

Tuntutan ini juga memasukkan aspirasi dari petisi “Reformasi Indonesia” di Change.org yang telah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan.

Sejauh ini, para influencer dan masyarakat sipil menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar seruan spontan, tetapi hasil rangkuman dari jutaan suara yang muncul melalui media sosial dan aksi di lapangan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.