Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat yang Ramai di Media Sosial? Ini Latar Belakang, Arti dan Isinya

Ramai di media sosial logo dan unggahan bertuliskan “17+8 Tuntutan Rakyat”.

Unggahan 17+8 Tuntutan Rakyat mulai menyebar pasca merebaknya aksi unjuk rasa yang memprotes berbagai kebijakan pemerintah, termasuk tunjangan anggota DPR.

Namun, masih ada sebagian masyarakat tidak memahami arti dan isi dari poin tuntutan dalam unggahan tersebut.

Dilansir dari pemberitaan di Serambinews.com, dan Kompas.com berikut adalah penjelasan terkait unggahan 17+8 Tuntutan Rakyat di media sosial.

Arti 17+8 Tuntutan Rakyat

17+8 Tuntutan Rakyat adalah 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang dilayangkan rakyat Indonesia kepada pemerintahan Presiden Prabowo.

Awal Mula Unggahan 17+8 Tuntutan Rakyat

Topik ini bermula dari sejumlah pemengaruh atau influencer di media sosial yang mengunggah postingan bertajuk "17+8 Tuntutan Rakyat, Transparansi. Reformasi. Empati." di akun media sosial Instagram, Minggu (31/8/2025) malam.

Sejumlah influencer yang mengunggah postingan ini antara lain Jerome Polin, Andovi da Lopez, JS Khairen, Cania Citta Fathia Izzat, dan Abigail Limuria.

Latar belakang unggahan tersebut adalah reaksi dari aksi demonstrasi yang terjadi di tanah air yang memunculkan berbagai tuntutan.

Melalui 17+8 Tuntutan Rakyat, dirangkum berbagai aspirasi dan desakan rakyat yang beredar di media sosial yang ramai dalam beberapa hari terakhir.

“Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan: 17 tuntutan jangka pendek dan 8 jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar.” Tulis Jerome Polin dalam unggahannya bersama Salsa Erwina.

Tuntutan ini disusun melalui proses kurasi dari berbagai sumber, salah satunya Aspirasi masyarakat muncul dari komentar dan polling di akun influencer seperti @jeromepolin, @salsaer, dan @cherylmarella.

Selain itu, isi 17+8 Tuntutan Rakyat juga merangkum desakan yang datang dari 211 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam YLBHI, serta siaran pers yang dikeluarkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Tidak luput dari pertimbangan poin, terangkum pula pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, dan Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.

Selain itu, ada juga poin yang diambil dari gelombang suara masyarakat atau tuntutan yang dibawa dalam aksi demonstrasi buruh pada 28 Agustus 2025, serta 12 tuntutan rakyat menuju reformasi transparansi dan keadilan yang digaungkan Reformasi Indonesia di platform Change.org, dan telah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda dukungan.

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat

Berikut adalah sejumlah tuntutan rakyat yang ditulis dalam unggahan Jerome Polin bersama Salsa Erwina Hutagalung kepada pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk di dalamnya seruan kepada lembaga DPR RI, PArtai Politik, Kepolisian, TNI, dan Kementerian.

17 Tuntutan Jangka Pendek

Rakyat memiliki 17 poin tuntutan yang diharapkan dipenuhi oleh pemerintah paling lambat pada 5 September 2026.

1. Bentuk tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya selama demonstrasi 28- 30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil kembalikan TNI ke barak.
3. Bebaskan semua demonstran yang ditahan dan hentikan kriminalisasi aksi damai.
4. Adili aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan, secara transparan.
5. Stop kekerasan oleh kepolisian, dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
7. Publikasikan anggaran DPR secara terbuka dan berkala (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
8. Audit harta kekayaan anggota DPR melalui KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang menghina suara rakyat.
10. Partai harus memberi sanksi ke kader yang bersikap arogan dan tak etis yang memicu kemarahan publik.
11. Umumkan komitmen publik partai untuk membela rakyat di masa krisis.
12. Anggota DPR wajib berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
13. Tegakkan disiplin internal TNI, agar anggota TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, dan mitra ojol).
16. Cegah PHK massal, dan lindungi pekerja kontrak.
17. Buka dialog langsung dengan serikat buruh soal upah dan outsourcing.

8 Tuntutan Jangka Panjang

Rakyat juga memiliki 8 poin tuntutan yang diharapkan dipenuhi oleh pemerintah paling lambat pada 31 Agustus 2026.

1.Bersihkan dan Reformasi DPR besar-besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa, di antaranya pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus dan dipajak APBN

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama dalam tahun ini dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transparan APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memebratkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih detail.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independsi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dan proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawasan Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berepkspresi. Presiden harus memperkuat Ombdsman serta Kompolnas.

8. 
Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan di SerambiNews.com dengan judul “Viral di Medsos! 17+8 Tuntutan Rakyat yang Diumumkan Jerome Polin dan Salsa Erwin, Begini Isinya”. 

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.