Heboh! Ini Daftar Keputusan Kontroversial Nadiem Makarim di Dunia Pendidikan Indonesia

Nama Nadiem Anwar Makarim kembali mencuat setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan periode 2019-2022. Namun, sebelum kasus ini terungkap, Nadiem telah dikenal karena sejumlah kebijakan kontroversial yang diambil selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada era pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (2019-2024). Berikut adalah beberapa keputusan besar yang menuai pro dan kontra di masyarakat:

1. Penghapusan Ujian Nasional (UN)

Sebelum Nadiem menjabat sebagai Menteri Pendidikan, pembahasan mengenai penghapusan Ujian Nasional (UN) sudah berlangsung cukup lama. Namun, keputusan resmi untuk menghapus UN diambil oleh Nadiem pada tahun 2021.

UN digantikan dengan sistem Asesmen Nasional, yang terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur kualitas pendidikan secara menyeluruh tanpa menggunakan UN sebagai penentu kelulusan siswa.

Keputusan ini memicu berbagai reaksi. Sebagian pihak menyambut baik langkah tersebut karena dinilai dapat mengurangi beban siswa. Namun, banyak juga yang khawatir bahwa sistem baru ini kurang objektif dan dapat menurunkan standar pendidikan nasional.

2. Implementasi Kurikulum Merdeka

Pada 27 Maret 2024, Kementerian Pendidikan meluncurkan Kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada guru dan siswa dalam proses belajar-mengajar. Salah satu fokus utama kurikulum ini adalah membantu siswa yang tertinggal di kelas serta meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran.

Namun, banyak kalangan mengkritik bahwa Kurikulum Merdeka cenderung memprioritaskan siswa dan guru yang memiliki kemampuan tinggi, sementara siswa dengan kemampuan rata-rata atau rendah bisa kesulitan mengikuti sistem yang lebih fleksibel ini.

3. Penghapusan Penjurusan di SMA

Mulai tahun ajaran 2024/2025, Kementerian Pendidikan menghapus sistem penjurusan di sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat. Sebelumnya, siswa SMA dibagi menjadi tiga jurusan: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa.

Penghapusan jurusan ini merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka. Menurut Nadiem, langkah ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi siswa untuk menjelajahi berbagai bidang studi tanpa batasan jurusan.

Sayangnya, aturan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2025, kebijakan ini dicabut oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'i, yang memutuskan untuk mengembalikan sistem penjurusan seperti sebelum era Nadiem.

4. Ujian Skripsi Tidak Wajib untuk Program Studi Pendidikan S1

Pada tahun 2023, Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Salah satu ketentuan dalam peraturan ini adalah bahwa ujian skripsi bukan lagi syarat wajib kelulusan bagi mahasiswa program studi pendidikan S1.

Nadiem menjelaskan bahwa keputusan mengenai ada tidaknya ujian skripsi sebagai syarat kelulusan diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi masing-masing. Meski demikian, kebijakan ini menuai berbagai tanggapan. Beberapa kalangan mendukung langkah tersebut karena memberikan fleksibilitas kepada institusi pendidikan tinggi, sementara yang lain merasa khawatir bahwa standar akademik bisa terganggu.

5. Arahan Pengadaan Laptop Chromebook

Sebagai bagian dari program digitalisasi pendidikan, Nadiem memberikan arahan kepada empat tersangka kasus korupsi untuk mengadakan laptop berbasis ChromeOS dari Google. Arahan ini disampaikan dalam rapat Zoom Meet pada 6 Mei 2020.

Meskipun keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan akses teknologi dalam dunia pendidikan, namun kini menjadi sorotan publik setelah Nadiem ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Kejadian ini menambah daftar kontroversi yang melekat pada nama Nadiem selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan.

Kesimpulan:

Nadiem Makarim adalah salah satu figur yang paling diperbincangkan dalam dunia pendidikan Indonesia selama masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan. Meskipun beberapa kebijakannya dianggap inovatif dan progresif, banyak juga yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dari penghapusan Ujian Nasional hingga implementasi Kurikulum Merdeka, jejak Nadiem di dunia pendidikan tetap meninggalkan dampak yang signifikan bahkan setelah dirinya meninggalkan kursi menteri.