Ini Penyebab Parkir Liar Motor Sulit Diberantas

Penindakan praktik parkir liar terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Jakarta bersama aparat gabungan. Namun, hingga kini, aktivitas tersebut masih terus berlangsung di sejumlah titik.
Parkir liar dinilai sebagai persoalan sosial yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif.
Pemerintah, pengusaha pengelola parkir, serta organisasi kemasyarakatan dinilai perlu duduk bersama untuk mencari solusi menyeluruh yang berkelanjutan.
Konser boy group asal Korea Selatan, SEVENTEEN, di Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi peluang untuk menaikkan harga parkir m
Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana UPT Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M. Hari Bowo, mengatakan, pemberantasan parkir liar perlu konsistensi dari banyak pihak.
“Penertiban memang telah berjalan, tetapi perlu konsistensi dan sinergi dengan pihak lain, termasuk pengelola dan masyarakat,” ujar Hari Bowo dalam keterangan resmi, Minggu (29/6/2025).
Hari Bowo mengungkapkan bahwa salah satu penyebab masih maraknya parkir liar adalah minimnya fasilitas parkir resmi, khususnya untuk kendaraan roda dua.
Deretan parkir liar motor yang berada di bahu jalan samping jalur hijau atau di dekat Hutan Kota di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Selasa (5/1/2016)
Ia mencontohkan kondisi di kawasan pusat perbelanjaan Grand Indonesia, yang disebut belum menyediakan area parkir khusus untuk sepeda motor.
“Kami akan mengimbau pengelola gedung untuk menyiapkan lahan parkir yang memadai. Ini penting untuk mencegah tumbuhnya parkir liar,” kata Hari dalam diskusi yang diselenggarakan Perkumpulan Pengelola dan Penyedia Solusi Parkir Indonesia (IPA).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal organisasi masyarakat GRIB Jaya, Zulfikar, menyoroti keterlibatan sebagian anggota ormas dalam praktik parkir liar yang kerap menimbulkan gesekan dengan warga.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan akan memeriksa izin pembangunan parkiran kafe yang diduga menutup saluran air dan mengokupasi garis sempadan jalan di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak.
“Kebanyakan dari mereka tidak mendapat akses pekerjaan yang layak. Jika pemerintah dan swasta mau membuka peluang kerja resmi, fenomena parkir liar ini bisa ditekan,” ujarnya.
Zulfikar juga menambahkan bahwa tidak semua pelaku pemungutan liar berasal dari organisasi masyarakat.
Ada juga yang bekerja secara individu namun menyetor kepada oknum petugas, sehingga merasa mendapat perlindungan secara informal.