Parkir Liar Makin Marak, Perlu Konsistensi dan Sinergi Penanganan
Praktik parkir liar di wilayah Jakarta terus menjadi sorotan. Selain memicu kemacetan, parkir liar juga mengganggu ketertiban dan estetika kota, serta menyebabkan penurunan pendapatan daerah.
Keberadaan parkir ilegal tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak pada pemerintah daerah dan para pengelola parkir resmi yang telah mengikuti ketentuan.
Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana UPT Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M. Hari Bowo, menyampaikan bahwa praktik parkir liar kerap kali melanggar aturan dan mengenakan tarif melebihi ketentuan resmi.
Puluhan motor masih menggunakan trotoar untuk parkir liar di Jalan Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Rabu (25/6/2025)
“Penertiban memang telah berjalan, tetapi perlu konsistensi dan sinergi dengan pihak lain, termasuk pengelola dan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/6/2025).
Dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesia Parking Association (IPA), Hari menjelaskan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta secara rutin melakukan razia dan penertiban bersama aparat gabungan.
Namun demikian, praktik parkir liar masih sering ditemui di berbagai titik, khususnya di area dengan aktivitas tinggi seperti pusat perbelanjaan, pasar, hingga rumah makan.
Sekretaris Jenderal IPA Bidang Dalam Negeri, Aditya Susetya, mengatakan, parkir ilegal secara langsung mengganggu ekosistem usaha parkir yang sah dan merugikan pelaku usaha yang mematuhi aturan.
Parkir Mobil di Pintu Utama PRJ
"Keberadaan oknum dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum menjadi celah yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab," katanya.
Aditya menambahkan, lemahnya pengawasan di lapangan membuat oknum parkir liar tetap leluasa beroperasi. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketegangan atau konflik di tengah masyarakat.
Kolaborasi antara instansi terkait, aparat penegak hukum, dan masyarakat dinilai penting demi mewujudkan tata kelola parkir yang lebih tertib, adil, dan transparan di Jakarta.
