Dilarang Pakai Seragam Mirip TNI, Pemuda Pancasila Ngaku Organisasi Semimiliter

Organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kalimantan Tengah (Kalteng) menanggapi larangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal penggunaan seragam mirip TNI, Polri, maupun instansi pemerintahan lainnya.

Bendahara Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Kalteng, Adhie Abdian, menegaskan bahwa ormas itu memiliki sejarah yang tidak terpisahkan dari dunia militer.

Menurutnya, akar pendirian organisasi ini berkaitan erat dengan tokoh-tokoh militer nasional.

“Jadi sejarah kemiliteran melekat di PP, makanya PP disebut organisasi semi militer, sampai sekarang, kami itu organisasi komando,” kata Adhie saat ditemui Kompas.com di sela pertemuan ormas di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (19/6/2025).

Sejarah Militer Melekat di Pemuda Pancasila

Adhie menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila didirikan oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), yang beranggotakan tokoh-tokoh militer seperti Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto.

Karena latar belakang tersebut, Pemuda Pancasila disebut sebagai ormas semi militer.

Struktur organisasinya pun masih menggunakan sistem komando hingga saat ini.

Sikap Terhadap Larangan Seragam Loreng

Terkait larangan penggunaan atribut mirip seragam TNI atau Polri, Adhie menyatakan bahwa pihaknya memahami langkah Kemendagri.

Ia mengakui ada ormas yang menyalahgunakan seragam bergaya militer untuk keuntungan pribadi.

“Karena selama ini banyak ormas yang menggunakan seragam ala militer itu, dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” ucapnya.

Meski begitu, PP Kalteng belum mengambil sikap resmi atas larangan tersebut.

Adhie menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari pengurus pusat.

“Karena kebijakan ini sifatnya nasional, tentunya akan ada keputusan nasional bagaimana, kalau daerah ini kan mengikuti kebijakan pusat,” ujarnya.

Pemuda Pancasila Punya Program Pelatihan Militer

Adhie menambahkan bahwa kader PP Kalteng mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, termasuk pelatihan dasar kemiliteran.

Kegiatan tersebut kerap menggandeng personel TNI sebagai pemateri maupun instruktur.

Ia juga menjelaskan alasan penggunaan motif loreng pada seragam Pemuda Pancasila, meskipun berbeda warna dengan yang digunakan TNI.

“Memang (ormas) yang pertama kali bergaya militer itu PP, kami sudah 97 tahun, kalau dulu PP itu berwarna merah, kenapa kami pakai (seragam) loreng? Kami membedakan warna, walaupun motifnya sama,” tuturnya.

Belum Ada Teguran Resmi dari Pemerintah

Hingga saat ini, baik PP Pusat maupun PP Kalteng belum pernah menerima teguran secara resmi dari pemerintah terkait penggunaan seragam loreng.

“Beberapa bulan ke depan kami akan musyawarah besar (mubes) anggota PP, mungkin di situ nanti salah satunya dibahas aturan Menteri Dalam Negeri, saat ini secara organisasi kami masih belum mengambil sikap,” tutur Adhie.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .