Regulasi ODOL Sudah Ada Sejak Lama, Tapi Tak Ditegakkan Serius
— Pemerintah dan DPR RI resmi menyepakati pembentukan tim bersama dengan sejumlah asosiasi pengemudi logistik untuk merumuskan kebijakan kendaraan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang ditargetkan berlaku penuh pada 2027.
Namun, di tengah langkah tersebut, pelaku usaha menilai implementasi aturan yang sudah ada justru masih minim dan belum menyentuh akar persoalan.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), Agus Pratiknyo, menyambut baik upaya pemerintah mendorong zero ODOL.
Namun, ia menilai, selama ini kebijakan cenderung stagnan di tataran wacana. “Kalau kita bicara ODOL, sebenarnya regulasi itu sudah ada di dalam undang-undang. Kalau nggak salah, ada batas usia kendaraan sampai 20 tahun. Bahkan DKI Jakarta itu membatasi angkutan barang hanya 10 tahun,” ujar Pratiknyo saat dikonfirmasi, Selasa (5/8/2025).
Sayangnya, menurut dia, aturan yang sudah ada tersebut tidak diiringi dengan pengawasan yang kuat.
“Implementasinya ya ini dibiarkan punah dengan sendirinya, toh. Nggak jalan juga,” lanjutnya.
Ia menilai penanganan ODOL hanya akan efektif jika pemerintah konsisten menerapkan pembatasan usia kendaraan dan membatasi muatan berdasarkan konfigurasi roda kendaraan.
Razia Truk ODOL di Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT)
Hal ini diyakini lebih realistis ketimbang sekadar menetapkan tenggat waktu.
“Persaingan usaha jadi tidak sehat. Kami yang beli truk tahun muda, dengan teknologi yang lebih efisien, malah kalah saing karena truk-truk tua masih bebas beroperasi tanpa batasan,” ujarnya.
Pratiknyo juga menyoroti peran pemilik barang yang kerap menekan pengemudi atau operator untuk mengangkut muatan berlebih.
Ia menegaskan, jika pemerintah ingin serius menghapus ODOL, maka pendekatannya harus menyeluruh, termasuk edukasi kepada pemilik barang.
“Yang sering ditekan kan bukan cuma pengusaha truk, tapi juga sopir. Padahal akar masalahnya kadang di pemilik barang yang nggak mau rugi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menhub Dudy Purwagandhi menyatakan perlunya percepatan implementasi zero ODOL, yang menurutnya sudah dirancang sejak 2009 namun terus tertunda.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut memberikan perhatian khusus terhadap isu ini.
