Gedung DPRD Jabar Jadi Tempat Sampah, Simbol Protes Tindakan Represif Aparat

 Sejumlah orang yang tergabung dalam Rakyat Anti Penggusuran menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.

Aksi tersebut diwarnai dengan pelemparan bungkusan sampah ke arah gerbang gedung DPRD sebagai simbol protes terhadap sikap dewan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Koordinator aksi, Angga, menjelaskan bahwa pelemparan sampah merupakan bentuk perlawanan terhadap tindakan represif aparat keamanan yang terjadi dalam unjuk rasa sebelumnya.

"Kita melakukan aksi responsif atas beberapa runtutan aksi selepas turun aksi di tanggal 29 Agustus lalu. Yang mana beberapa hari setelahnya terlalu banyak represifitas aparat yang dilakukan baik itu Polri maupun TNI," ujar Angga kepada wartawan.

Angga bahkan mengibaratkan Gedung DPRD Jawa Barat sebagai tempat sampah, karena menurutnya para anggota dewan enggan menemui masyarakat untuk mendengarkan keresahan publik.

"Maka tema hari ini buang sampah pada tempatnya. Dan supaya mereka sendiri juga berpikir bahwa artinya tidak ada perbedaan dari para dewan yang bergeming, tidak mau menyadari diri, koruptor dibiarkan bebas, partai-partai bergeming juga dan lain sebagainya," tambahnya.

Apa Saja Tuntutan Rakyat Anti Penggusuran?

Dalam aksi tersebut, massa membawa sepuluh tuntutan utama. Salah satunya adalah menolak represifitas aparat keamanan.

"Kami menolak represifitas aparat yang terus-menerus dilakukan secara membabi buta, baik TNI maupun Polri. Militer, kami tidak menginginkan adanya militer di tengah-tengah sipil," tegas Angga.

Selain itu, mereka juga menuntut reformasi Polri dan meminta pertanggungjawaban atas kematian 10 warga Indonesia dalam gelombang aksi Agustus-September. Massa juga mendesak pembebasan pengunjuk rasa yang ditangkap oleh Polda Jawa Barat.

Tuntutan lainnya meliputi pemberantasan korupsi hingga pembatalan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan TNI.

"Kami menyuarakan koruptor, hukum mati, dan miskinkan koruptor. Sita semua aset koruptor. Untuk Dewan secara khusus di Jawa Barat, kami meminta digagalkannya kerja sama antara Pemprov Jabar dengan TNI," pungkas Angga.

Bagaimana Dampak Aksi Ini terhadap Kondisi Kota Bandung?

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung mencatat adanya lonjakan volume sampah pascaaksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPRD Jabar dan Gedung Sate.

Kepala DLHK Kota Bandung, Darto, mengatakan peningkatan sampah mulai terasa sejak Sabtu (31/8/2025), sehari setelah aksi besar pada Jumat (30/8/2025).

"Hari Sabtu kemarin ada penambahan sampah empat mobil pickup atau sama dengan 8 kubik, enggak terlalu signifikan," kata Darto di Balai Kota Bandung.

Namun, lonjakan terbesar terjadi pada Minggu (1/9/2025) ketika sejumlah bangunan di sekitar Gedung DPRD Jabar terbakar. Salah satunya restoran yang menyumbang volume sampah cukup besar.

"Hari ini akan kita tambah lagi karena di sana sampahnya cukup banyak berupa abu, kemudian bekas-bekas kayu bangunan yang rontok dan terbakar, puing-puing runtuhan tembok, bekas-bekas kursi, bekas-bekas makanan, piring dan gelas yang pecah semuanya kita angkut," ujarnya.

Seberapa Besar Volume Sampah yang Diangkut?

Menurut Darto, dalam sepekan terakhir pihaknya telah mengangkut lebih dari 40 kubik sampah sisa aksi.

Jenis sampah yang diangkut bervariasi, mulai dari abu pembakaran, logam-logam kecil, hingga rongsokan bangunan.

"Besi-besi seperti marka jalan yang rusak. Tapi rongsokan kendaraan tidak kita ambil," ungkapnya.

Untuk mempercepat pembersihan, DLHK mengerahkan tiga truk besar per hari dengan kapasitas enam kubik per unit. Seluruh sampah kemudian dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Akhir Sarimukti.

"Semuanya kita buang ke Sarimukti," jelas Darto.

Darto menambahkan, prioritas pengangkutan sampah akibat unjuk rasa berdampak pada layanan rutin di beberapa titik Kota Bandung.

"Jelas mempengaruhi pengangkutan, artinya mengurangi ritase pengangkutan juga, mengurangi jatah-jatah pengangkutan sampah yang sudah ada di beberapa titik. Ya, mau enggak mau kita harus buang, karena itu tanggung jawab sosial pemerintah," ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "DPRD Jabar Dilempari Sampah, Demonstran Sindir Dewan Tak Dengarkan Rakyat".

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.