Lima Buronan Korupsi Paling Dicari KPK, Salah Satunya Sudah di Proses Ekstradisi

Meski telah memasuki paruh kedua tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyimpan pekerjaan rumah besar yakni memburu lima buronan kasus korupsi yang belum juga tertangkap.

Lima orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK itu terjerat berbagai kasus korupsi dan tindak pidana lain yang merugikan keuangan negara sejak tahun 2017 hingga 2024.

“Saat ini KPK masih terus melakukan pencarian untuk satu orang DPO sejak tahun 2017 dan empat orang DPO tahun 2019–2024,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam Konferensi Pers Kinerja Semester I 2025 yang digelar di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Menurut Fitroh, KPK tak tinggal diam. Lembaga antirasuah itu terus menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, baik di dalam negeri maupun lintas negara, untuk menemukan para buronan.

“Mudah-mudahan, berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia, KPK dapat segera menyelesaikan utang ini,” ucap Fitroh.

Berikut adalah daftar lengkap lima buronan KPK yang hingga kini belum seluruhnya berhasil ditangkap:

1. Paulus Tannos

Kasus: Korupsi pengadaan e-KTP

Status: Dalam proses ekstradisi dari Singapura

Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin sudah masuk DPO sejak Agustus 2019 karena keterlibatannya dalam mega skandal korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Ia diketahui melarikan diri ke luar negeri, dan sempat lama tidak terdeteksi.

Namun, ada perkembangan terbaru. Pada 7 Juni 2025, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura berhasil menangkap Paulus. Ia telah menjalani sidang pendahuluan ekstradisi (committal hearing) pada 23–25 Juni 2025.

KPK kini menunggu proses hukum di Singapura sebelum Paulus dapat diekstradisi ke Indonesia.

2. Harun Masiku

Kasus: Suap penetapan anggota DPR RI 2019–2024

Status: Masih buron, keberadaan tidak diketahui

Nama Harun Masiku sudah menjadi ikon buronan di Indonesia. Mantan politisi itu tersandung kasus suap kepada Komisioner KPU untuk meloloskan dirinya sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024.

Sejak menghilang pada awal 2020, hingga kini Harun belum berhasil ditemukan, meski KPK telah mencabut paspornya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Keberadaannya masih menjadi misteri terbesar dalam sejarah buronan korupsi di Indonesia.

3. Kirana Kotama

Kasus: Korupsi pengadaan kapal di PT PAL (2014)

Status: Buron sejak 2017

Kirana Kotama telah menjadi buronan selama lebih dari delapan tahun, terkait kasus pengadaan kapal perang di PT PAL tahun 2014. Ia merupakan salah satu pelaku penting dalam kasus ini yang menyebabkan kerugian negara cukup besar.

4. Emylia Said

Kasus: Dugaan pemalsuan surat ahli waris PT Aria Citra Mulia

Status: DPO sejak 2022

Emylia Said terjerat kasus pemalsuan dokumen dalam sengketa perebutan hak waris perusahaan PT Aria Citra Mulia. KPK menetapkannya sebagai buronan pada tahun 2022 dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.

5. Herwansyah

Kasus: Dugaan pemalsuan surat ahli waris PT Aria Citra Mulia

Status: DPO sejak 2022

Seperti Emylia, Herwansyah juga terlibat dalam kasus yang sama. Keduanya diduga memalsukan dokumen penting untuk merebut kendali saham perusahaan. Sampai hari ini, Herwansyah belum berhasil dibekuk aparat penegak hukum.

Upaya pencarian para buronan korupsi ini menjadi bagian dari evaluasi penting terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Keterlibatan lembaga internasional seperti CPIB dan kerja sama antarlembaga menjadi kunci untuk menutup celah pelarian para koruptor.

KPK mengajak publik untuk ikut mendukung proses ini, termasuk memberikan informasi jika mengetahui keberadaan para DPO. “Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, perlu dukungan seluruh elemen masyarakat,” kata Fitroh.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul