3 Poin Tanggapan Grab soal Demo Ojol, Salah Satunya Dukung Kenaikan Tarif

ojek online, ojol, mitra pengemudi, Grab Indonesia, 3 Poin Tanggapan Grab soal Demo Ojol, Salah Satunya Dukung Kenaikan Tarif, Tak setuju potongan 10 persen, Dukung peninjauan kenaikan tarif, Jaga harga agar tetap terjangkau, 5 tuntutan aksi unjuk rasa ojol

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Silang Monas Selatan, Jakaarta Pusat, Senin (21/7/2025) kemarin. 

Aksi menuntut pemerintah untuk membuat beragam aturan yang bisa mensejaterahkan mitra pengemudi ojol, salah satunya adalah penetapan bagi hasil 90 persen untuk driver dan 10 persen untuk aplikator.

Salah satu aplikator, Grab Indonesia memberikan respons terkait tuntutan yang dilayangkan mitra ojol ini. Berikut ini adalah poin-poinnya.

Tak setuju potongan 10 persen

Dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Selasa (22/7/2025), pihak Grab Indonesia mengatakan bahwa usulan potongan 10 persen untuk aplikator tak sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan. 

"Komisi yang diterapkan saat ini digunakan tidak hanya sebagai biaya penggunaan aplikasi, tetapi juga untuk mendukung berbagai aspek penting yang dijalankan Grab bagi mitra pengemudi," kata Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy.

Adapun potongan yang dibebankan kepada mitra pengemudi Grab Indonesia, lanjut Tirza, adalah untuk mendukung hal-hal sebagai berikut:

  • Layanan bantuan dan operasional 24/7 (termasuk GrabSupport dan tim tanggap darurat).
  • Penyediaan asuransi kecelakaan bagi Mitra dan pengguna.
  • Fasilitas edukasi dan pengembangan kapasitas seperti GrabAcademy.
  • Beragam program kesejahteraan dan insentif yang bersifat sukarela seperti GrabBenefits, program beasiswa GrabScholar, dan pelatihan kewirausahaan.

Dukung peninjauan kenaikan tarif

Dalam keterangan yang sama, Tirza juga menyebut pihaknya mendukung inisiatif pemerintah untuk meninjau kembali struktur biaya jasa transportasi daring. 

Sebab, selama lebih dari tiga tahun terakir, Tirza mengatakan pemerintah belum melakukan penyesuaian biaya jasa yang signifikan. 

"Sementara di lapangan, mitra pengemudi menghadapi peningkatan biaya hidup dan operasional. Sehingga, Grab melihat bahwa kajian penyesuaian biaya jasa merupakan langkah yang tepat untuk membangun ekosistem transportasi yang lebih adil, berkelanjutan, dan mengayomi semua pihak," kata Tirza.

"Kami percaya bahwa wacana ini perlu dikaji secara menyeluruh dan proporsional karena Grab menyadari bahwa baik pengguna maupun mitra pengemudi memiliki kebutuhan dan preferensi yang beragam," tambah dia.

Jaga harga agar tetap terjangkau

Sementara untuk sisi pelanggan, Tirza mengatakan Grab Indonesia akan terus berupaya menjaga keterjangkauan layanan di tengah kenaikan biaya jasa.

Hal ini dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti program subsidi tarif, diskon, serta loyalitas pelanggan.

"Upaya ini kami lakukan agar permintaan layanan tetap terjaga, masyarakat terus dapat mengakses layanan dengan biaya yang tetap terjangkau, dan mitra pengemudi dapat memperoleh peningkatan penghasilan," jelas Tirza.

"Grab berkomitmen untuk terus menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem transportasi daring yang tangguh dan adil. Kami percaya bahwa solusi terbaik hanya dapat dicapai melalui dialog terbuka, empati terhadap kondisi masing-masing pihak, dan komitmen untuk saling mendukung dalam jangka panjang," pungkas Tirza.

5 tuntutan aksi unjuk rasa ojol

Seperti diwartakan sebelumnya, sejumlah mitra pengemudi ojol melakukan demonstrasi di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, pada Senin kemarin. 

Aksi ini juga disertai gerakan “off bid” atau mogok massal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada nasib pengemudi.

Dalam aksi ini, mitra pengemudi ojol membawa lima tuntutan pokok kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan menteri Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Regulasi Khusus Transportasi Online
    Mendesak Presiden untuk menerbitkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang secara khusus mengatur transportasi online di Indonesia.
  2. Komisi 90:10 untuk Driver dan Aplikator
    Menuntut agar komisi dibagi 90 persen untuk pengemudi dan hanya 10 persen untuk aplikator, sebagai bentuk keadilan pendapatan.
  3. Penetapan Tarif Layanan Antar Barang dan Makanan
    Meminta pemerintah untuk menyusun aturan resmi mengenai tarif pengantaran barang dan makanan demi melindungi standar pendapatan mitra.
  4. Audit Investigatif terhadap Aplikator
    Menuntut audit menyeluruh terhadap perusahaan aplikator guna memastikan praktik bisnis yang transparan dan adil terhadap mitra.
  5. Penghapusan Fitur Merugikan Driver
    Mendesak penghapusan sistem yang dinilai merugikan pengemudi, seperti argo goceng, slot, hub, multi-order, dan sistem keanggotaan berbayar (member).