Terobos Markas, Polisi Diinstruksikan Tindak Tegas Terukur ke Perusuh: Kalau Polri Runtuh, Negara Runtuh

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa setiap massa yang menerobos dan merusak markas kepolisian (Mako Polri) akan ditindak tegas dan terukur.

Pernyataan ini disampaikan menyusul arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada jajaran Polri di tengah meningkatnya eskalasi demonstrasi di berbagai daerah yang berujung ricuh.

Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (31/8/2025), Dedi menegaskan bahwa Mako Polri adalah simbol negara yang harus dijaga.

“Massa yang menerobos Mako Polri harus ditindak tegas dan terukur, karena Mako Polri adalah representasi dari negara kita,” kata Dedi.

“Perusuh harus diambil tindakan tegas. Kalau Polri runtuh, maka negara akan runtuh," lanjutnya.

Dedi juga mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan.

“Mari sama-sama kita jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian untuk Indonesia. Negara tidak boleh kalah dengan perusuh yang merusak Mako Polri,” ujarnya.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo resmi ditunjuk sebagai Wakapolri dalam mutasi Polri terkini, Agustus 2025.

Apa Latar Belakang Gelombang Demonstrasi?

Gelombang aksi demonstrasi bermula pada 25 dan 28 Agustus 2025. Aksi itu dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Namun, situasi semakin memanas setelah insiden tewasnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online, yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.

Affan dimakamkan di TPU Karet Bivak pada Jumat (29/8/2025). Sehari kemudian, aksi solidaritas menuntut pertanggungjawaban meluas ke berbagai daerah.

Sejak itu, demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan dengan pembakaran fasilitas umum dan penyerangan terhadap markas aparat.

Apa Instruksi Presiden Terkait Situasi Ini?

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkis.

“Arahan Presiden jelas, khusus untuk tindakan-tindakan anarkis, TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan undang-undang,” kata Listyo di Bogor pada Sabtu (30/8/2025).

Kapolri menegaskan bahwa dalam dua hari terakhir, aksi unjuk rasa di beberapa wilayah sudah berubah menjadi kerusuhan.

“Situasi seperti itu tidak lagi masuk kategori penyampaian aspirasi, melainkan perbuatan pidana,” ujar Listyo.

Ia menambahkan bahwa TNI-Polri akan turun langsung ke lapangan untuk mengembalikan rasa aman publik.

Dalam konferensi pers bersama Panglima TNI, Listyo menilai bahwa eskalasi unjuk rasa sudah mengarah pada tindakan pidana.

“Mulai dari pembakaran gedung, pembakaran fasilitas umum, penyerangan terhadap markas, dan juga area publik yang dibakar. Semua ini sudah bukan lagi penyampaian aspirasi,” tegasnya.

Meski begitu, Kapolri mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dilindungi undang-undang.

“Namun, ada syarat-syaratnya, antara lain memperhatikan kepentingan umum, menaati peraturan perundang-undangan, dan menjaga persatuan bangsa,” katanya.

“Informasi yang kami terima, masyarakat sudah mulai gelisah dan takut. Karena itu, aparat segera bergerak memulihkan situasi,” jelasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Kapolri Minta Massa Perusuh yang Terobos Mako Polri Ditindak Tegas".

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!