KAPT Desak Presiden Prabowo Copot Kapolri, Peringatkan Bisa Jadi Korban Kemarahan Rakyat

Halte Polda Metro dibakar
Halte Polda Metro dibakar

  Gelombang unjuk rasa yang meluas di sejumlah titik Jakarta dan daerah lain menuai reaksi keras dari Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT). Mereka menilai demonstrasi itu bukan sekadar protes biasa, melainkan bentuk ledakan kemarahan masyarakat terhadap sikap para elit negara.

Dalam siaran pers pada Sabtu 30 Agustus 2025, Humas KAPT Shane menegaskan bahwa akar persoalan ini terletak pada rendahnya moralitas pemimpin, wakil rakyat, hingga aparat penegak hukum.

"Kemarahan rakyat saat ini adalah dangkalnya moralitas dari para pemimpin, para wakil rakyat dan aparat," ujar Shane dalam keterangan resminya.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena nilai-nilai luhur para pendiri bangsa telah dilupakan bahkan diremehkan.

"Dasar persoalannya adalah telah dilupakannya bahkan telah diremehkannya dari para pendiri bangsa yang dulu memerdekan dan memimpin bangsa ini dengan penuh berkesahajaan," tambahnya.

Desak Presiden Pecat Kapolri

KAPT mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan perombakan total, dimulai dari jajaran kepolisian. Mereka bahkan secara gamblang meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (tengah)

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (tengah)

"Kami menyerukan Presiden Prabowo melakukan koreksi total terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang sudah sangat rusak ini, di awali dengan membuat Kapolri Listyo Sigit Prabowo," tegas Shane.

KAPT juga mengingatkan bahwa jika tidak ada langkah tegas, bukan tidak mungkin kemarahan rakyat justru berbalik kepada Presiden.

"Jangan sampai nanti justru Presiden Prabowo sendiri yang menjadi korban kemuakan rakyat yang sudah memuncak," ungkapnya.

Seruan untuk Tetap Kritis

Di akhir pernyataannya, Shane mengajak masyarakat untuk tidak berhenti bersuara dan mengawasi jalannya pemerintahan.

"Kepada seluruh elemen masyarakat mari kita tetap mengkritik dan mengoreksi pemerintah. Bila perlu turunkan pejabat dari jabatannya yang tidak berperilaku selayaknya," tutup Shane.

Post Related