Survei: Publik Yakin Abolisi-Amnesti Tak Guncang Hubungan Prabowo dan Jokowi

Survei Polling Institute melakukan survei terkait hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) usai kebijakan pemberian amnesti dan abolisi.

Diketahui, Prabowo memberikan amnesti salah satunya kepada eks Menteri Perdagangan Tom Lembong dan abolisi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasil survei menyebutkan, mayoritas publik tidak percaya hubungan Prabowo dan Jokowi retak usai kebijakan pemberian abolisi dan amnesti tersebut.

Dalam survei yang digelar pada 4–7 Agustus 2025 itu, sebanyak 52,1 persen responden menyatakan tidak percaya (28,3 persen kurang percaya dan 23,8 persen tidak percaya sama sekali) terhadap anggapan bahwa hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis pasca kebijakan tersebut. 

Sementara itu, yang menyatakan percaya hanya 23,2 persen (3,6 persen sangat percaya dan 19,6 persen cukup percaya). Adapun sisanya, 24,8 persen, memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

“Temuan ini mengindikasikan bahwa publik melihat hubungan Prabowo dan Jokowi relatif stabil, meskipun muncul kebijakan yang berpotensi menimbulkan tafsir politik seperti pemberian abolisi dan amnesti,” ujar Kennedy Muslim, Peneliti Utama Polling Institute, saat memaparkan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara virtual, Minggu, 24 Agustus 2025.

Menurut Kennedy, mayoritas publik menilai kebijakan Prabowo tersebut lebih sebagai langkah politik yang berorientasi pada rekonsiliasi, bukan pemicu disharmoni. 

“Responden cenderung menilai keputusan Presiden justru memperluas ruang politik inklusif, sehingga isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi tidak terlalu dipercaya,” jelasnya.

Kennedy menambahkan, meski demikian, angka 23,2 persen yang percaya hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis menunjukkan masih adanya persepsi kritis di sebagian masyarakat. “Ini bisa berasal dari kelompok yang menilai kebijakan amnesti berpotensi mengganggu komunikasi politik antara dua figur nasional tersebut,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, Kennedy melanjutkan, “publik tampak lebih optimistis bahwa kebijakan amnesti dan abolisi tidak mengguncang relasi politik Prabowo dan Jokowi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik di masa awal pemerintahan.

Survei Polling dilakukan dalam rentang 4-7 Agustus 2025, menempatkan 1.206 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon. Adapun tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen.