Prabowo Tak Beri Ampun ke Pengusaha Tukang Tipu dan Abaikan Pajak

 Presiden Prabowo Subianto tak beri ampun kepada para pengusaha nakal yang suka melanggar aturan negara. Ia memastikan bakal menambah penguasaan lahan negara dari tangan para pebisnis yang tak mematuhi aturan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam peresmian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo Tahun 2025, di ICE BSD, Tangerang, Kamis, 28 Agustus 2025.

"Saya punya bakat menemukan, saya tidak mencari, tapi saya sering menemukan. Apalagi pelanggaran, saya sering menemukan pelanggaran. Saya tidak cari lho ya, saya menemukan," kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam di Indonesia harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Maka itu, ia tak akan melunak kepada para pengusaha nakal.

"Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat," katanya.

Kepala Negara pun menyinggung para pengusaha yang sudah diberikan hak guna usaha (HGU) hingga kredit bank pemerintah, namun masih suka melanggar aturan. Prabowo mengingatkan para pengusaha itu bahwa pemerintah Indonesia tak bisa diatur seenaknya.

"Ada pengusaha-pengusaha yang sudah besar, kita kasih HGU, kita kasih kredit dari bank pemerintah sudah dikasih, masih melanggar. Masih enggak mau bayar pajak, masih nipu-nipu bahkan ada yang di hutan lindung, menganggap pemerintah Indonesia itu bisa diatur," pungkasnya.

Prabowo menjelaskan penguasaan lahan pemerintah dari tangan pebisnis nakal saat ini mencapai 3,2 juta Hektare (Ha). Jumlah itu naik dari luas yang disampaikan kepada MPR pada 15 Agustus 2025.

Ia menargetkan jumlah luas lahan yang dikuasai negara akan kembali meningkat di akhir Agustus menjadi 3,5 juta Ha, dan kembali naik di September menjadi 3,7 juta Ha.

"Mungkin September jadi 3,7 juta Ha sudah kami kuasai kembali di tangan pemerintah Republik Indonesia," ujar Prabowo.

Oleh sebab itu, Prabowo tak akan memberikan keringanan bagi pengusaha yang melanggar aturan. Ia memberikan instruksi kepada jajarannya untuk mengamankan lahan tersebut.

"Tidak ada pemutihan-pemutihan. Enak saja, udah ngelanggar minta diputihkan. Kalau mau ganti rugi, ganti rugi yang benar. Kalau tidak ganti rugi, ya saya ambil. Dan katanya masih banyak lagi yang melanggar. Apa boleh buat. Belum lagi tambang-tambang yang tidak ada izin, sudah saya kasih perintah untuk segera diamankan semua itu," katanya.