PBB Pantau Gelombang Demo di RI, Desak Aparat Hormati HAM saat Tangani Aksi
Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR) menyoroti dugaan pelanggaraan HAM dalam aksi demonstrasi di Indonesia yang ricuh pada akhir Agustus 2025.
PBB mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.
"Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional," kata Juru Bicara OHCHR Ravina Shamdasani dikutip dari video yang dirilis OHCHR, Selasa, 2 September 2025.
Massa demonstrasi membakar aset bangunan milik MPR RI di Kota Bandung
Ravina menyampaikan keprihatinan mendalam atas meluasnya aksi demonstrasi nasional di beberapa daerah. OHCHR, lanjut dia, terus memantau situasi di Indonesia, sembari menekankan pentingnya dialog guna meredam aksi kekerasan yang semakin luas.
"Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks demonstrasi nasional. Kami menekankan pentingnya dialog untuk menanggapi kekhawatiran publik. Penting juga bagi media untuk diizinkan melaporkan peristiwa secara bebas dan independen," ujarnya
PBB menekankan kepada pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengamanan pertemuan publik.
"Semua pasukan keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api," tegasnya
Gelombang Aksi Demonstrasi
Aksi demonstrasi nasional digelar di beberapa daerah di Indonesia, dimulai sejak 25 Agustus 2025, yang dipicu kekecewaan publik terhadap kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR RI.
Massa juga merespons dengan keras pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR RI yang menghina rakyat dan memamerkan gaya hedonisme di tengah situasi sulit masyarakat akibat meluasnya PHK dan kenaikan harga-harga.
Gelombang aksi demonstrasi besar-besaran kian meluas di berbagai kota di Indonesia, menyusul kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob di tengah aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.
Aksi massa semakin beringas dan melebar menjadi kemarahan terhadap aparat kepolisian setelah terjadi bentrokan keras di sekitar Gedung DPR. Markas Kepolisian dan gedung pemerintah jadi sasaran amuk massa.
Aksi penjarahan juga terjadi menyasar sejumlah rumah anggota legislator hingga menteri menjadi sasaran penjarahan oleh massa, seperti rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Massa menjarah berbagai harta benda hingga makanan dari kediaman para tokoh publik tersebut.
Terkait hal itu, Presiden Prabowo Subianto menyerukan supaya masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah. Presiden telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas pelaku perusakan fasilitas umum dan penjarahan.
Prabowo mendukung aspirasi yang disampaikan dengan damai sesuai aturan, tapi akan menindak tegas aksi anarkis yang mengganggu ketertiban masyarakat.
