Gubernur Pramono: Kerugian Infrastruktur di Jakarta Pasca Demo Tembus Rp80 Miliar

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan pihaknya telah menghitung secara keseluruhan total kerugian kerusakan infrastruktur pasca demonstrasi. Kata dia, nilai kerugian tembus Rp80 miliar. 

“Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 miliar. Kalau termasuk dua JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di Senen dan di Polda Metro Jaya, sekarang menjadi Rp80 miliar,” kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 2 September 2025.

Pramono sebelumnya menuturkan kerugian akibat kerusakan infrastruktur di Jakarta akibat demonstrasi ricuh diperkirakan Rp55 miliar. 

Adapun kerusakan dialami oleh BUMD PT Transjakarta, PT MRT Jakarta dan kamera pengawas (CCTV) di DKI Jakarta. Selain itu, ada dua JPO tersebut juga terdapat CCTV serta 18 lampu lalu lintas rusak.

Namun dari 18 lampu lalu lintas rusak itu, Pramono mengklaim 17 di antaranya sudah diperbaiki.

“Tinggal satu yang belum selesai yaitu di Slipi,” kata Pramono.

Untuk perbaikan infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenan untuk yang JPO di Senen dan juga JPO di Polda (Metro Jaya) untuk dibantu oleh pemerintah pusat. Tadi, kami berdiskusi dan beliau langsung memberikan respons," kata Pramono.

Pramono merinci, alokasi anggaran revitalisasi JPO yang dilengkapi lif dan ramah penyandang disabilitas itu mencapai Rp19 miliar.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemerintah pusat akan menanggung perbaikan JPO dan halte Transjakarta di Senen dan Polda Metro Jaya.

“Dua itu (halte Senen dan Polda Metro Jaya) akan kami kerjakan dengan cepat. Harapannya, secara fungsional kurang dari tujuh hari,” kata Dody.

Dody mengatakan biaya perbaikan dari JPO dan halte Transjakarta di Senen dan Polda Metro Jaya akan menggunakan anggaran PU yang sudah disiapkan untuk keadaan darurat.

Ia mencatat total kerugian dari rangkaian unjuk rasa di seluruh Indonesia sekitar Rp900 miliar dan PU menyediakan anggaran dengan nilai tersebut untuk mendukung percepatan renovasi fasilitas rusak. 

“Kami sudah menganggarkan Rp900 miliar untuk seluruh Indonesia, bukan hanya untuk Jakarta. Insya-Allah cukup untuk menanggung dua JPO (Senen dan Polda Metro Jaya),” kata Dody. (Ant)