Cak Imin Bakal Lapor Pemerintah, Minta Relokasi Warga Gaza Dibatalkan
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bertemu dengan Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu, Mustafa meminta pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana untuk relokasi warga Gaza, Palestina.
Cak Imin mengaku mendukung permintaan Mustafa tersebut. Terlebih, warga Gaza juga menolak adanya rencana relokasi tersebut.
"Harapan Pak Mustafa, salah satunya kita tidak boleh memberi tempat perpindahan warga Palestina ke Indonesia. Mereka tidak setuju dan tentu kami mendukung," kata Cak Imin kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis, 4 September 2025.
"Warga Palestina tidak perlu dibawa atau dipindah ke Indonesia karena sangat berbahaya menyangkut tidak akan bisa kembali ke Palestina. Dengan demikian PKB mendukung," sambungnya.
Cak Imin yang juga Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengatakan akan melaporkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait usulan dari Mustafa.
"Pasti kami akan menyampaikan apa yang menjadi usulan dari teman-teman Palestina kepada pemerintah. PKB mendukung usulan dari saudara kita ini untuk tidak dilakukan relokasi," jelas Cak Imin.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Selatan, Rabu, 3 September 2025.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat
Dalam pertemuan tersebut, Mustafa menyampaikan sejumlah permintaan Palestina kepada pemerintah Indonesia.
Salah satunya, terkait rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia. Mustafa menekankan, warga Gaza, Palestina menolak keras rencana relokasi tersebut.
"Pertama, agar Indonesia sama sekali tidak mendukung rencana pemindahan warga negara Palestina atau relokasi kepada negara lain, termasuk Indonesia," kata Mustafa sebagaimana diucapkan oleh penerjemahnya.
Mustafa menjelaskan, tidak ada warga Palestina yang menyetujui rencana relokasi tersebut. Dia juga khawatir, Israel tidak akan memberikan kesempatan bagi warga Palestina untuk kembali jika relokasi tersebut benar dilakukan.
"Jadi sebagaimana kita ikuti terkait posisi pimpinan Indonesia terkait relokasi warga Palestina ini sudah jelas baik di eksekutif maupun di parlemen dimana ada intensi atau rencana merelokasi sebagian warga Palestina dengan beberapa ketentuan beberapa syarat," ungkap dia.
"Ini terkait ini pertama rakyat Palestina tidak menyetujui rencana tersebut. Kedua, Israel juga tidak akan memberikan kesempatan kembali jika hal ini terlaksana," sambungnya.
