Diplomat RI Tewas Ditembak, Komisi I DPR Minta Pemerintah Peru Investigasi Tuntas
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menyampaikan duka cita mendalam atas insiden penembakan yang menimpa seorang diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba di Lima, Peru, pada Senin, 1 September 2025.
“Atas nama Fraksi PKS dan Komisi I DPR RI, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri RI atas gugurnya salah satu diplomat terbaik bangsa. Ini adalah duka kita bersama sebagai bangsa Indonesia,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Selasa, 2 September 2025.
Ilustrasi penembakan - Foto Dok Istimewa
Sukamta menegaskan bahwa penembakan terhadap diplomat merupakan tindakan yang sangat serius dan melanggar Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang menjamin keamanan dan keselamatan para diplomat di negara penempatan.
“Kami mendesak pemerintah Peru dan otoritas setempat untuk segera melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan akuntabel terhadap insiden ini. Pemerintah Peru wajib memberikan perlindungan, menjamin keamanan, dan memastikan tidak ada lagi ancaman terhadap staf diplomatik Indonesia,” tegas Sukamta.
Lebih lanjut, ia meminta Kementerian Luar Negeri RI segera meningkatkan koordinasi dengan Interpol, PBB, dan otoritas keamanan Peru agar kasus tersebut dapat segera terungkap, serta mengungkap apakah insiden ini berkaitan dengan kejahatan terorganisasi, geng kriminal internasional, atau indikasi tindak terorisme transnasional.
Ia menambahkan pemerintah akan memastikan keamanan seluruh staf KBRI dan WNI di Peru, memetakan potensi ancaman keamanan dan memperkuat pengamanan fasilitas diplomatik di wilayah Amerika Latin.
Ilustrasi penembakan
“Keamanan WNI adalah prioritas utama. Kami tidak ingin insiden ini terulang, apalagi jika ada potensi keterlibatan geng kriminal internasional atau praktik korupsi di tingkat lokal yang memicu lemahnya perlindungan,” jelas Sukamta.
“Kita harus memastikan bahwa perwakilan diplomatik kita dapat menjalankan tugas dengan aman dan bermartabat. Jika ada indikasi keterlibatan geng kriminal atau kelompok terorganisasi, negara harus hadir dan tegas,” pungkasnya.
