Konflik Perbatasan Indonesia - Timor Leste, Komisi I DPR Desak Pemerintah Pusat Tempuh Jalur Diplomasi
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyoroti terjadinya bentrokan di wilayah perbatasan Indonesia - Timor Leste, tepatnya di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia meminta pemerintah pusat turun tangan dan tempuh jalur diplomasi
Bentrokan antara warga TTU, NTT dan Timor Leste terjadi pada Senin, 25 Agustus 2025. Peristiwa itu menyebabkan seorang warga negara Indonesia, Paulus Oki (58) asal Desa Inbate, terluka akibat tembakan.
Oleh Soleh menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban dan menegaskan bahwa penyelesaian konflik tapal batas tidak boleh lagi berlarut-larut. Dia meminta pemerintah pusat gerak cepat mengatasi persoalan itu.
“Pemerintah pusat harus segera turun tangan. Sengketa batas wilayah ini harus diselesaikan secara tuntas melalui jalur diplomasi dua negara. Jangan sampai konflik berkepanjangan terus menelan korban dari masyarakat sipil,” tegasnya di Jakarta, Rabu (27/8).
Menurutnya, persoalan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste sudah berulang kali menimbulkan ketegangan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah diplomasi serius antara Jakarta dan Dili untuk mencapai kesepakatan final yang jelas dan mengikat.
Selain diplomasi, ia juga meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi warga di kawasan perbatasan. Pasukan penjaga perbatasan harus diperkuat untuk melindungi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah tersebut.
“Masyarakat perbatasan adalah garda terdepan NKRI. Negara wajib memastikan keselamatan dan keamanan mereka, baik melalui penguatan pos TNI maupun koordinasi intensif dengan aparat keamanan setempat,” ujar Soleh.
Legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan terus mengawal isu perbatasan ini dan mendorong Kementerian Luar Negeri serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk segera menggelar perundingan bilateral dengan pemerintah Timor Leste.
“Hubungan baik Indonesia dan Timor Leste harus dijaga, namun kepastian batas wilayah dan keamanan warga kita adalah prioritas utama,” pungkasnya. (Pon)
