Implementasi ERP Bergantung Pada Payung Hukum
Kepala Pusat Data Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Susilo Dewanto, mengatakan bahwa ERP sebagai satu alat untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi diharapkan bisa direalisasikan secepatnya.
"Harapannya sih memang di era kepemimpinan Pak Pramono dan Pak Rano (Karno). Sehingga, dalam periode lima tahun ini sudah dapat diimplementasikan," ujar Susilo, saat ditemui dalam diskusi pada acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025, belum lama ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pendapatan dari jalan berbayar elektronik ERP jadi subsidi transportasi umum.
"Namun, itu pun tergantung lagi bahwa payung hukum atau ketentuan yang dibahas dalam Perda itu sudah tercantum dan dapat diterbitkan Perda-nya. Sehingga, menjadi cantolan bagi langkah-langkah selanjutnya bagi eksekutif atau pemerintah daerah untuk melakukan tindakan lanjutannya," kata Susilo.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Taufik Zoelkifli, mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta yang sekarang sudah setuju, tinggal bagaimana komunikasinya dengan DPRD.
Menurut Institute for Transportation & Development Policy (ITDP), penerapan ERP akan berdampak juga pada peningkatan kualitas layanan dan jumlah pengguna transportasi publik.
Waktu tempuh kendaraan diyakini akan lebih cepat dari 10-30 persen di wilayah pusat kota karena turunnya volume lalu lintas kendaraan bermotor pribadi.
