Sepeda Motor dan Ojol Jadi Tantangan Penerapan ERP

Kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota akan segera diterapkan oleh Pemerintah di DKI Jakarta.

Hal ini menyusul pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebut pendapatan ERP bisa dikelola untuk subsidi transportasi umum. Kendati demikian penerapan ERP tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh sejumlah stakeholder yang terlibat.

Sebagai informasi, ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan pada jam-jam tertentu.

Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat mengatakan, salah satu masalah dalam penerapan sistem ERP adalah banyaknya jumlah sepeda motor di Indonesia.

“Di Indonesia itu predatornya sepeda motor, populasinya 85 persen. Pertimbangannya itu adalah sepeda motor, mereka pasti protes, makanya perlu push and pull yang seimbang,” ucap Djoko, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/4/2025).

“Pull-nya bisa dengan menyediakan salah satunya Transjabodetabek sampai ke pinggiran, mulai saja itu. Jadi mereka yang tidak bisa masuk nanti akan ada Transjabodetabek,” katanya.

Sementara itu, Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif yang berprofesi sebagai dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan, ojek online juga bisa menjadi salah satu tantangan dalam penerapan sistem ERP.

“Karena secara hukum masih dikategorikan sebagai kendaraan pribadi yang dipergunakan untuk layanan ride-sharing berbasis aplikasi yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan oleh pengemudinya. Sehingga sulit diatur secara teknis apakah akan diperlakukan sebagai kendaraan umum atau pribadi dalam kebijakan ERP ini,” kata Yannes.

“Sedangkan ketergantungan ekonomi terhadap ojek online cukup besar, dan kenaikan biaya operasional akibat ERP berisiko menurunkan pendapatan pengemudi, meningkatkan tarif, atau mengurangi daya saing layanan ojol,” lanjutnya.

“Risiko ketimpangan sosial juga muncul karena jika ERP hanya menyasar mobil pribadi, ketidakadilan terasa, namun jika motor diikutkan, potensi protes publik makin besar,” kata Yannes.

Maka dari itu, kesiapan infrastruktur transportasi umum yang belum terintegrasi dengan baik, khususnya di wilayah penyangga juga berpotensi memperlemah efektivitas ERP.