Penerapan ERP Harus Didampingi dengan Peningkatan Transportasi Umum
Jalan berbayar elektronik alias Electronic Road Pricing (ERP) rencananya akan segera diimplementasikan. Namun, kebijakan ini dinilai harus didampingi dengan peningkatan pada layanan transportasi umum.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Taufik Zoelkifli, mengatakan, pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya, Raperda tentang ERP sudah mau ditandatangani. Tapi, kemudian banyak sekali protes dan demo ke Balai Kota hingga DPRD.
"Jadi, yang saya tangkap, memang ERP itu persepsi dari masyarakat, ini ada jalan sekian, kita (masyarakat) sudah bayar STNK, pajak STNK, terus kemudian kok kita bayar pajak lagi, seakan-akan seperti itu," ujar Taufik, saat ditemui dalam kesempatan yang sama.
"Tapi, jalan tol itu pasti selalu punya jalan alternatif. Kalau ERP, alternatifnya memang harus ada transportasi publik yang mendampingi. Jadi, masyarakat punya pilihan tidak masuk ke jalan berbayar, tapi bisa pakai sarana transportasi publik," kata Taufik.
"Ini juga yang kemudian dipertanyakan, ruas-ruas jalan yang kemarin diusulkan Dinas Perhubungan dan timnya, itu memang belum terlalu menggambarkan di situ nanti ada (transportasi publik)," ujarnya.
Taufik mengatakan, penerapan ERP sudah diperkecil jadi pada jam-jam tertentu, biaya, dan segala macamnya. Selain itu, sudah dihitung juga kebersediaan membayarnya.
"Tapi, harusnya kan kalau orang yang pakai jalan berbayar, pakai mobil, dia orang menengah ke atas. Harusnya, masalah itu tidak menjadi alasan," ujar Taufik.
Untuk diketahui, ERP diusulkan untuk diberlakukan setiap hari, mulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah mengusulkan tarifnya, yakni mulai Rp 5.000 sampai Rp 19.000.
