3 Usulan Kebijakan buat Atasi Kemacetan
Kemacetan masih menjadi isu utama jika membahas lalu lintas di Jakarta. Untuk itu, Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) mengusulkan disahkannya 3 kebijakan dalam Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL).
Direktur ITDP Indonesia Gonggomtua Sitanggang, mengatakan, MKLL disodorkan sebagai salah satu solusi untuk memaksa, dan juga menggeser perpindahan moda dari kendaraan bermotor pribadi ke transportasi yang lebih bersih, baik itu transportasi publik, berjalan kaki, maupun bersepeda.
"Nah, pasti akan ada juga argumen nih, kalau transportasi bersih, apakah kendaraan listrik itu bersih? Jawabannya iya, tapi itu tidak menyelesaikan masalahnya," ujar Gonggom, dalam diskusi di tengah acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025, di Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Kemacetan panjang di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom memastikan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia pada 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen.
"Karena begini, MKLL itu kan satu paket kebijakan. Ada ERP (Electronic Road Pricing), ada KRE (Kawasan Rendah Emisi), dan juga manajemen pakir. Nah, KRE itu sendiri memang untuk mengurangi emisi, tapi tidak menyelesaikan kemacetan," kata Gonggom.
Menurutnya, jika semua beralih ke kendaraan listrik, akan tetap terjadi kemacetan. Selain itu, emisi totalnya dari sumber listriknya itu tetap ada, yakni batu bara.
"Nah, bagaimana kita menangani itu? Itu harus digabungkan dengan ERP, dan juga manajemen pakir, di mana memang tujuan utama dari ERP dan manajemen pakir adalah untuk mengurangi jumlah penggunaan kendaraan bermotor di jalanan," ujar Gonggom.
Pemerintah provinsi DKI Jakarta sendiri menerapkan sistem ganjil genap di beberapa ruas jalan. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, tapi ternyata pengaruhnya tidak signifikan.
Menurut Gonggom, sistem ganjil genap yang diterapkan selama ini juga malah menimbulkan masalah baru. Masyarakat malah jadi memiliki kendaraan lebih dari satu untuk mengakali sistem tersebut.
"Jadi, MKLL ini memang diharapkan untuk menjadi salah satu solusi untuk kita bisa menerapkan ataupun memiliki satu sistem transportasi yang lebih masif," ujarnya.
