Isi 17 Tuntutan Rakyat yang Harus Segera Dipenuhi Pemerintah, Deadline 5 September 2025
Rakyat Indonesia melayangkan 17 tuntutan jangka pendek yang wajib dipenuhi pemerintah dengan tenggat waktu hingga 5 September 2025.
Desakan ini muncul setelah gelombang demonstrasi besar pada 28–30 Agustus 2025 dan viralnya kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” di media sosial.
17+8 Tuntutan Rakyat adalah 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang dilayangkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo.
Isi 17 Tuntutan Jangka Pendek
Rakyat memiliki 17 poin tuntutan yang diharapkan dipenuhi oleh pemerintah paling lambat pada 5 September 2026.
- Bentuk tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya selama demonstrasi 28- 30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil kembalikan TNI ke barak.
- Bebaskan semua demonstran yang ditahan dan hentikan kriminalisasi aksi damai.
- Adili aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan, secara transparan.
- Stop kekerasan oleh kepolisian, dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
- Publikasikan anggaran DPR secara terbuka dan berkala (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
- Audit harta kekayaan anggota DPR melalui KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang menghina suara rakyat.
- Partai harus memberi sanksi ke kader yang bersikap arogan dan tak etis yang memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen publik partai untuk membela rakyat di masa krisis.
- Anggota DPR wajib berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
- Tegakkan disiplin internal TNI, agar anggota TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, dan mitra ojol).
- Cegah PHK massal, dan lindungi pekerja kontrak.
- Buka dialog langsung dengan serikat buruh soal upah dan outsourcing.
Tanggapan DPR Menyikapi 17+8 Tuntutan Rakyat
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan lembaganya akan menanggapi tuntutan 17+8 yang ramai di media sosial setelah munculnya gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.
Dilansir dari Antara, menurut Dasco, poin-poin tersebut juga disampaikan langsung oleh perwakilan mahasiswa dalam audiensi bersama DPR RI pada Rabu (3/9/2025).
“Termasuk 17+8, kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta.
Ia menegaskan, DPR pada prinsipnya selalu menyerap aspirasi publik melalui rapat dengar pendapat di komisi-komisi.
Terkait aksi demonstrasi di depan kompleks parlemen beberapa waktu lalu, Dasco menyebut DPR sebenarnya berniat menemui massa. Namun situasi berubah karena aksi dinilai sudah tidak murni lagi.
“Begitu kita mau keluar itu sudah bukan murni unjuk rasa, ada penumpang-penumpang gelap yang tentunya suasana di lapangan tidak kondusif,” kata Dasco.
Ia menambahkan, DPR sudah lebih dulu melakukan evaluasi internal bahkan sebelum pertemuan dengan mahasiswa. Evaluasi dan reformasi itu, kata Dasco, akan dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Tentunya tekad seluruh anggota DPR yang mengambil memetik pelajaran dari peristiwa ke belakang untuk menjadikan evaluasi secara bersama,” ujarnya.
Apa yang Terjadi jika Pemerintah Tidak Penuhi Tuntutan Rakyat?
Dilansir dari (2/9/2025), Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai demonstrasi yang belakangan terjadi memiliki justifikasi kuat sebagai bentuk protes atas kondisi rakyat yang kian sulit.
Sementara itu, menurutnya, para elit dan wakil rakyat justru hidup dalam gaya hedonis dengan menghamburkan uang.
Karena itu, ia menilai tuntutan 17+8 bersifat realistis dan berlandaskan alasan yang kuat sehingga perlu dijadikan masukan penting untuk meluruskan arah pembangunan.
"Kerugian yang muncul dari demo masif adalah kerusakan berbagai fasilitas publik yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah, tetapi kerugian terbesar adalah terhambatnya roda ekonomi dan jatuhnya kredibilitas Indonesia sebagai tujuan investasi dan bisnis," kata Wijayanto saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/9/2025).
Ia memperingatkan, skenario terburuk apabila tuntutan tidak segera dipenuhi adalah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Sejalan dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai kerugian ekonomi akan sangat besar bila tuntutan masyarakat diabaikan.
Menurutnya, aktivitas produksi berpotensi terganggu, nilai rupiah bisa melemah, dan harga kebutuhan pokok akan naik.
Selain itu, perusahaan dapat menunda perekrutan pegawai baru karena tingginya ketidakpastian politik.
"Situasi saat ini tanpa ada jalan keluar yang kongkrit memengaruhi penilaian investor dan mitra luar negeri terkait risiko politik," ujarnya saat dihubungi terpisah, Selasa.
Bhima juga menambahkan, kegiatan ekspor berpotensi ikut terdampak karena adanya kenaikan biaya logistik yang dipicu penutupan jalan akibat aksi demonstrasi.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
