Top 5+ September Jadi Batas Waktu DPR hingga Presiden Jawab 17 Tuntutan Rakyat

Tekanan publik terhadap pemerintah dan DPR kian menguat usai gelombang demonstrasi mahasiswa serta masyarakat sipil pada akhir Agustus 2025.

Sorotan utama tertuju pada gerakan bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati”. Dari rangkaian aspirasi itu, 17 poin dianggap mendesak dan diberi tenggat hingga 5 September 2025. Sementara itu, delapan agenda reformasi lain dipatok harus tuntas paling lambat 2026.

Latar Belakang Gerakan

Tuntutan ini merupakan rangkuman dari berbagai suara yang bermunculan di ruang publik dan media sosial. Beberapa di antaranya bersumber dari:

• Rembukan jutaan warganet di kolom komentar dan Instagram Story.
• Desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan lewat laman YLBHI.
• Siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
• Pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI.
• Pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice UI.
• Tuntutan dalam aksi buruh pada 28 Agustus 2025.

Petisi “12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan” yang diluncurkan Reformasi Indonesia di Change.org, sudah ditandatangani lebih dari 40.000 orang.

“Rangkuman ini berupaya menangkap esensi dari berbagai sumber referensi di atas dan mungkin tidak mengikutsertakan seluruh detil secara utuh. Rangkuman ini juga tidak bermaksud mengenyampingkan tuntutan-tuntutan lain yang mungkin juga beredar di waktu yang sama,” demikian keterangan dalam dokumen tuntutan tersebut.

Isi 17 Tuntutan Mendesak

Tuntutan yang harus dijawab hingga 5 September 2025 dibagi berdasarkan lembaga dan institusi negara:

Untuk Presiden Prabowo:

• Membentuk tim investigasi independen atas kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban kekerasan lain pada aksi 28–30 Agustus.
• Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan mengembalikan mereka ke barak.

Untuk DPR:

• Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
• Menangkap dan mengadili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Menghentikan kekerasan oleh polisi dan memastikan SOP pengendalian massa ditaati.

Untuk Ketua Umum Partai Politik:

• Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR serta membatalkan fasilitas baru.
• Secara proaktif mempublikasikan transparansi anggaran DPR.
• Meminta KPK menyelidiki harta anggota DPR yang bermasalah.

Untuk Polri:

• Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Menegaskan sanksi partai bagi kader yang memicu kemarahan publik.
• Berkomitmen berpihak kepada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI:

• Melibatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Menegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Menyampaikan komitmen publik untuk tidak masuk ke ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi:

• Memastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
• Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal serta melindungi pekerja kontrak.
• Membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem outsourcing.

Delapan Agenda Reformasi Jangka Panjang

Selain tuntutan yang harus dijawab segera, terdapat pula delapan agenda reformasi dengan target penyelesaian hingga 2026, yaitu:

1. Membersihkan dan mereformasi DPR secara menyeluruh.
2. Melakukan reformasi partai politik serta memperkuat pengawasan eksekutif.
3. Merancang sistem perpajakan yang lebih adil.
4. Mengesahkan UU perampasan aset koruptor, memperkuat independensi KPK, dan menegakkan UU Tipikor.
5. Mereformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
6. Mengembalikan TNI sepenuhnya ke barak tanpa pengecualian.
7. Memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.