Eks Ketum Muhammadiyah Minta Presiden Prabowo Kendalikan Situasi, Imbau Ulama Tenangkan Warga

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), M. Din Syamsuddin menyampaikan keprihatinan mendalam atas dinamika kebangsaan yang belakangan diwarnai tindak kekerasan berlebihan.

Din menilai kondisi tersebut berpotensi membawa dampak fatal bagi bangsa dan negara apabila tidak segera ditangani dengan serius.

“Mencermati dinamika dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita dewasa ini, terutama adanya tindak kekerasan yang eksesif, patut kita prihatin yang mendalam. Kalau tidak diatasi dengan cepat dan seksama, hal ini akan membawa kemudaratan dan kefatalan bagi bangsa dan negara,” ujar Din dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/8).

Eks Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengimbau seluruh pihak, termasuk DPR dan Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengendalikan situasi dengan cepat, tepat, dan bijaksana. Ia menekankan agar pemimpin tidak menganggap remeh persoalan bangsa yang tengah terjadi.

“Apa yang terjadi merupakan puncak gunung es yang menggumpal di bawah permukaan. Selama ini pemangku amanat kepemimpinan terlalu banyak bicara, tapi kurang menjelmakan kata-katanya di ruang nyata. Saatnyalah komunikasi dengan semua pihak ditingkatkan secara dialogis,” tegasnya.

Din juga menyoroti perilaku sejumlah anggota DPR yang dinilai tidak berempati terhadap penderitaan rakyat. Ia menilai aksi anggota dewan yang berjoget ria dalam sidang, sebagaimana beredar dalam video viral, memuakkan.

“Penampilan sebagian anggota DPR di ruang sidang yang terhormat sungguh memuakkan. Mereka tidak berempati dengan penderitaan rakyat, berjoget ria sementara rakyat kelaparan,” kritiknya.

Tak hanya DPR, Din juga menyoroti institusi Polri yang disebutnya kerap bersikap arogan dan lupa terhadap fungsi utama sebagai pelindung masyarakat. Ia mengecam keras tindakan aparat yang menabrak pengemudi ojek online (ojol) hingga tewas saat aksi demonstrasi di Jakarta.

“Polri terkesan angkuh dan sombong, terbuai dengan perasaan mentang-mentang berkuasa. Tindakan anggota Polri yang menabrak rakyat jelata sungguh di luar perikemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Din.

Menurutnya, hal tersebut menjadi faktor pemicu ledakan kekecewaan masyarakat terhadap Polri. Karena itu, ia meminta institusi kepolisian melakukan reformasi diri dan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Din menyerukan kepada umat beragama agar menahan diri, sementara para pemuka agama diharapkan mampu menenangkan umat namun tetap kritis terhadap segala bentuk kemungkaran. Ia juga menekankan pentingnya Presiden mengevaluasi jajaran pembantunya.

“Saatnya Presiden untuk mengevaluasi para pembantunya. Jika ada yang korup dan arogan, jangan segan apalagi takut untuk menggantikannya. Jangan biarkan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga,” pungkasnya. (Pon)

Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara damai, bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain tanpa merusak fasilitas publik maupun mengganggu ketertiban umum.