PKB Dukung Presiden Prabowo Segera Bahas RUU Perampasan Aset

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Harian DPP PKB, Riezal Ilham Pratama merespons 17+8 tuntutan rakyat yang bergema di media sosial. 

"PKB juga mendorong pembahasan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset yang juga harapannya ke depan akan ada ruang-ruang dialog, antara akademisi dan masyarakat sipil untuk juga bisa membahas bagaimana rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini bisa dilakukan dan dibahas," kata Riezal dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, 3 September 2025.

Tak hanya itu, PKB juga berkomitmen untuk melakukan percepatan pembahasan terhadap Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Undang-undang Masyarakat Adat hingga Undang-undang Ketenagakerjaan. 

"Yang sudah di-endorse oleh PKB, yang juga akan kami percepat pembahasannya sebagai bentuk undang-undang yang pro rakyat," tutur dia. 

PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selaku ketua umum juga berkomitmen untuk melindungi dan melakukan reformasi jaminan sosial terhadap pekerja gig atau pekerja lepas. 

Riezal melihat masih banyak tantangan yang dihadapi para pekerja gig dalam memperoleh jaminan sosial.

"Yang kita tahu, gig workers di Indonesia ini masih punya banyak hambatan, masih punya banyak tantangan terkait jaminan sosial dari mereka," ungkap Riezal.

"PKB berkomitmen untuk mendorong perlindungan terhadap pekerja gig dan juga reformasi jaminan sosial di sana, termasuk juga reformasi perpajakan yang akan didorong lewat Komisi 11," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto disebut berjanji untuk segera melakukan pembahasan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.

Janji itu diungkap Prabowo saat menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik (parpol), tokoh lintas agama, dan pimpinan buruh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 1 September 2025.

"Beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dalam konferensi pers.

Selain RUU Perampasan Aset, Prabowo juga berjanji untuk menindaklanjuti tuntutan para buruh yaitu RUU Ketenagakerjaan.

"Dan juga RUU Ketenegakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas," tutur dia.