Inilah Akibatnya Jika Pemerintah Tak Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat!
Belakangan ini, warga ramai-ramai membagikan unggahan bertajuk "17+8 Tuntutan Rakyat" di media sosial. Tuntutan ini diformulasikan oleh beberapa influencer, termasuk Jerome Polin dan Salsa Erwina, sebagai rangkuman dari aspirasi masyarakat yang semakin besar, seiring merebaknya aksi demonstrasi di berbagai penjuru tanah air.
Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup isu-isu penting seperti pencegahan PHK massal, kepastian upah layak bagi seluruh angkatan kerja (termasuk mitra ojek online, guru, dan buruh), hingga permintaan transparansi audit DPR yang dilaporkan kepada publik. Namun, apa yang akan terjadi jika pemerintah tidak kunjung menepati tuntutan ini?
Dampak Ekonomi Akibat Tidak Memenuhi Tuntutan
Para ahli ekonomi telah memberikan analisis mendalam mengenai risiko yang bisa terjadi jika pemerintah abai terhadap tuntutan rakyat. Berikut adalah beberapa konsekuensi utama:
1. Gangguan Aktivitas Produksi
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menjelaskan bahwa skenario terburuk dari ketidakpemenuhan tuntutan rakyat adalah munculnya ketidakpercayaan (distrust) yang besar terhadap pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam aktivitas produksi.
"Demonstrasi masif dapat merusak fasilitas publik dengan nilai kerugian mencapai triliunan rupiah. Lebih dari itu, roda ekonomi akan terhambat, dan kredibilitas Indonesia sebagai tujuan investasi serta bisnis akan anjlok," kata Wijayanto saat dihubungi Kompas.com.
2. Pelemahan Nilai Rupiah
Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa pelemahan nilai rupiah juga menjadi risiko nyata jika tuntutan masyarakat tidak dipenuhi. Kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi dapat membuat daya beli masyarakat semakin melemah.
Selain itu, perusahaan-perusahaan besar berpotensi menunda rekrutmen pegawai baru karena tingginya ketidakpastian politik. "Situasi saat ini tanpa ada jalan keluar yang konkret memengaruhi penilaian investor dan mitra luar negeri terkait risiko politik," ujar Bhima.
3. Pengaruh Ekspor dan Logistik
Bhima juga menyoroti bahwa roda ekspor akan terganggu akibat potensi kenaikan biaya logistik, yang sering kali menjadi efek samping dari penutupan jalan atau akses transportasi akibat demonstrasi. Hal ini dapat merugikan industri manufaktur dan agrikultur yang bergantung pada rantai pasok internasional.
Solusi untuk Memenuhi Tuntutan
Untuk mencegah eskalasi situasi yang lebih buruk, para ahli menyarankan beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah:
1. Bentuk Tim Independen
Bhima Yudhistira menekankan perlunya pembentukan tim independen guna memastikan bahwa tuntutan masyarakat dapat diproses secara adil dan transparan. "Celios mendesak Pemerintah untuk segera bentuk tim independen agar tuntutan masyarakat dapat terpenuhi secara sistematis," katanya.
2. Reformasi Pajak yang Adil
Masalah utama yang mendasari banyak tuntutan adalah ketidakadilan dalam sistem pajak. Bhima menyarankan agar tarif PPN dikembalikan dari 11% menjadi 8% untuk meringankan beban masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, ia mendesak percepatan pembahasan pajak kekayaan (Wealth Tax) melalui Peraturan Presiden (Perpu) jika perlu.
3. Tutup Kebocoran Pajak Industri Ekstraktif
Sebagai langkah tambahan, Bhima menegaskan bahwa pemerintah harus fokus menutup kebocoran pajak di sektor industri ekstraktif, bukan mengejar pelaku usaha kecil seperti warung eceran. Langkah ini diperlukan agar target pajak tahun 2026 yang meningkat 13% dapat dicapai tanpa menambah beban masyarakat.
Kesimpulan
Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk merespons 17+8 tuntutan rakyat dengan bijak dan cepat. Jika tidak ditangani secara serius, risiko ekonomi dan sosial yang muncul dapat sangat merugikan bangsa. Mulai dari pelemahan nilai rupiah, gangguan aktivitas produksi, hingga penurunan daya tarik investasi, semua menjadi konsekuensi nyata dari ketidakpemenuhan tuntutan ini. Oleh karena itu, solusi konkret seperti pembentukan tim independen, reformasi pajak yang adil, dan penutupan kebocoran pajak menjadi langkah-langkah penting yang perlu segera diambil.
