Besok 5 September Deadline 17 Tuntutan Rakyat, DPR Janji Evaluasi
Batas waktu pemenuhan “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” jatuh pada Kamis (5/9/2025).
Menjelang tenggat tersebut, DPR RI memastikan akan menindaklanjuti aspirasi yang ramai diunggah masyarakat dan kelompok mahasiswa di media sosial.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap aspirasi publik tersebut.
Bahkan, sejumlah elemen mahasiswa sudah menyampaikan langsung 17+8 tuntutan saat audiensi dengan DPR RI pada Rabu (4/9/2025).
“Termasuk 17+8, kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta dilansir dari Antara.
Respons DPR terhadap Aksi
Dasco menuturkan, DPR pada prinsipnya selalu membuka ruang penyerapan aspirasi melalui rapat dengar pendapat di tiap komisi. Ia juga menyebut saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di depan kompleks parlemen, DPR sebenarnya siap menemui massa. Namun, menurutnya, kondisi di lapangan sudah tidak kondusif.
“Begitu kita mau keluar itu sudah bukan murni unjuk rasa, ada penumpang-penumpang gelap yang tentunya suasana di lapangan tidak kondusif,” ujar Dasco.
Meski demikian, ia memastikan evaluasi internal tetap dilakukan DPR, bahkan sebelum audiensi dengan mahasiswa pada hari ini.
Menurut Dasco, evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR nantinya akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Tekad seluruh anggota DPR adalah memetik pelajaran dari peristiwa ke belakang untuk menjadikan evaluasi secara bersama,” tambahnya.
Isi 17 Tuntutan Mendesak hingga 5 September 2025
Dalam dokumen tuntutan, ada 17 poin yang harus dijawab Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, hingga kementerian di sektor ekonomi. Beberapa di antaranya adalah:
Untuk Presiden Prabowo:
- Membentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28–30 Agustus.
- Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, mengembalikan mereka ke barak.
Untuk DPR:
- Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
- Mengadili aparat pelaku kekerasan secara transparan.
- Menghentikan kekerasan polisi dengan menegakkan SOP pengendalian massa.
Untuk Ketua Umum Partai Politik:
- Membekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan membatalkan fasilitas baru.
- Memublikasikan anggaran DPR secara transparan.
- Meminta KPK menyelidiki harta anggota DPR yang bermasalah.
Untuk Polri:
- Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Memberikan sanksi partai terhadap kader yang memicu kemarahan publik.
- Menyatakan komitmen untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis.
Untuk TNI:
- Melibatkan anggota DPR dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Menegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Berkomitmen secara publik untuk tidak masuk ke ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Sektor Ekonomi:
- Menjamin upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
- Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.
- Membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Delapan Agenda Reformasi Jangka Panjang
Selain tuntutan jangka pendek, terdapat delapan agenda reformasi yang ditargetkan rampung pada 2026, yakni:
- Reformasi besar-besaran di DPR.
- Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
- Reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Pengesahan UU perampasan aset koruptor, penguatan KPK, dan penegakan UU Tipikor.
- Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
- TNI kembali sepenuhnya ke barak tanpa pengecualian.
- Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
