BEM Se-UI Siapkan Aksi “17+8 Tuntutan Rakyat” Pekan Ini

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI) akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” pada pekan ini. 

Ketua BEM UI, Atan Zayyid Sulthan, menyampaikan bahwa aksi tersebut akan segera dilaksanakan, meski belum bisa memastikan tanggal dan jumlah peserta.

“Dalam waktu dekat. Aksi (demo) itu dalam waktu dekat, ada di dalam minggu ini,” ujar Atan saat dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).

Menurut Atan, gerakan mahasiswa ini akan berfokus pada perubahan kebijakan dengan cara yang konstruktif.

“Kami tegaskan bahwa kami akan membawa aksi yang konstruktif dan juga berfokus kepada perubahan-perubahan kebijakan,” ucapnya.

Asal-usul 17+8 Tuntutan Rakyat

Agenda besar ini berangkat dari kritik masyarakat yang marak di lapangan maupun media sosial. 

Beberapa tokoh publik seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella ikut mendorong gagasan tersebut lewat unggahan mereka.

Selain itu, petisi “12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan” di Change.org yang sudah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan turut menjadi bagian dari agenda. 

Aksi buruh pada 28 Agustus 2025 dan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice UI juga melengkapi tuntutan ini.

Rincian 17 Tuntutan Mendesak (Target 5 September 2025)

Untuk Presiden Prabowo Subianto

• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aksi 28–30 Agustus.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan ke barak.

Untuk Polisi

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
• Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Hentikan kekerasan oleh polisi dan taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk DPR

• Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Tegaskan sanksi partai bagi kader yang memicu kemarahan publik.
• Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

• Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Pastikan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Baca juga:

8 Agenda Reformasi (Target 31 Agustus 2026)

1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
3. Lakukan reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
6. Pastikan TNI kembali sepenuhnya ke barak tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Tujuan Penggagasan 17+8 Tuntutan Rakyat: Satukan Inti Desakan Publik. 

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.