Pemerintah Janji Temui Mahasiswa Kamis, BEM UI Siapkan Aksi “17+8 Tuntutan Rakyat”

partai politik, demo mahasiswa, Reformasi DPR, 17 8 tuntutan rakyat, Aspirasi Mahasiswa, pemerintah temui mahasiswa, aksi demo mahasiswa 2025, tuntutan mahasiswa DPR, uu perampasan aset koruptor, bem ui 17 8 tuntutan rakyat, Pemerintah Janji Temui Mahasiswa Kamis, BEM UI Siapkan Aksi “17+8 Tuntutan Rakyat”

Pemerintah dijadwalkan menerima perwakilan mahasiswa pada Kamis (4/9/2025) untuk mendengar langsung aspirasi terkait situasi politik dan ekonomi terkini.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai bertemu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Menurut Dasco, informasi itu dia dapatkan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Namun, sosok pejabat pemerintah yang akan menemui mahasiswa masih belum dipastikan.

“Barusan kami sudah komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan mahasiswa akan diterima Kamis,” kata Dasco, Rabu (3/9/2025).

Tuntutan mahasiswa dari pajak hingga uu perampasan aset

Dalam pertemuan dengan DPR, mahasiswa menyoroti sejumlah isu mendesak, di antaranya pembentukan tim investigasi kasus dugaan makar, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, hingga desakan pengurangan beban pajak.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa berbagai aspirasi mahasiswa akan dirangkum dan ditindaklanjuti secara resmi.

“DPR akan menindaklanjuti tuntutan dan kritik dari elemen mahasiswa, serta mengumumkan hasilnya ke publik,” kata Saan.

BEM UI siapkan aksi “17+8 Tuntutan Rakyat”

Di sisi lain, BEM se-Universitas Indonesia (UI) juga mengumumkan rencana aksi unjuk rasa dengan membawa agenda besar bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat”.

Ketua BEM UI, Atan Zayyid Sulthan, menyebut aksi tersebut akan digelar dalam pekan ini, meski tanggal pastinya belum diumumkan.

“Atas dasar keresahan publik, kami akan membawa aksi yang konstruktif dan berfokus pada perubahan kebijakan,” ujar Atan, dikutip Kompas.com, Rabu (3/9/2025).

Isi agenda 17+8 tuntutan rakyat

Agenda ini lahir dari gabungan kritik publik di media sosial, petisi di Change.org, serta aksi buruh dan pernyataan sikap organisasi masyarakat sipil.

Rincian 17 Tuntutan Mendesak (target 5 September 2025)

Untuk Presiden Prabowo

  • Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aksi 28–30 Agustus.
  • Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk Polisi

  • Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
  • Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
  • Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik

  • Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
  • Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
  • Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk DPR

  • Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
  • Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
  • Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

partai politik, demo mahasiswa, Reformasi DPR, 17 8 tuntutan rakyat, Aspirasi Mahasiswa, pemerintah temui mahasiswa, aksi demo mahasiswa 2025, tuntutan mahasiswa DPR, uu perampasan aset koruptor, bem ui 17 8 tuntutan rakyat, Pemerintah Janji Temui Mahasiswa Kamis, BEM UI Siapkan Aksi “17+8 Tuntutan Rakyat”

Kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat yang viral di medsos dengan didominasi warna pink dan hijau.

  • Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
  • Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
  • Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

  • Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
  • Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
  • Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

8 Agenda Reformasi (target 31 Agustus 2026)

  1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
  2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
  3. Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
  4. Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
  5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
  6. TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
  7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
  8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Artikel ini telah tayang sebagian di Kompas.com dengan judul .

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.

Post Related