Profil Adies Kadir, Wakil Ketua DPR yang Disorot Gegara Hitungan Tunjangan DPR

Besarnya tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menuai kritik publik.

Gelombang komentar pedas hingga sindiran ramai dilontarkan masyarakat di media sosial.

Salah satunya datang dari pegiat media sosial sekaligus pakar matematika, Jerome Polin.

Melalui unggahan reels Instagram @jeromepolin pada Kamis (21/8/2025), lulusan Universitas Waseda itu menyoroti logika perhitungan yang disampaikan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir.

Dalam video yang beredar, politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa tunjangan anggota DPR bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Salah satunya tunjangan perumahan yang disebut mencapai Rp 50 juta per bulan.

Menurut Adies, angka itu berangkat dari perhitungan biaya kos di sekitar Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Kalau di sekitar sini kan kontrak atau kita kos kan Rp 3 juta per bulan, didapatkan Rp 50 juta per bulan. Kalau Rp 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti Rp 78 juta per bulan,” ujar Adies Kadir.

Perhitungan tersebut membuat Jerome heran. CEO Mantappu Corp itu kemudian membuat simulasi sederhana untuk membantah.

“Tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan. Harga kos tadi dibilang 3 juta per bulan. Nah, sudah sama nih, per bulan. Artinya, masuk duit 50 juta, keluar 3 juta untuk kos. Artinya apa? Dapat untung. Untung per bulannya 50 dikurangin 3 (sama dengan) 47 juta,” jelas Jerome dalam videonya.

Ia menegaskan bahwa biaya kos Rp 3 juta per bulan tidak bisa dikalikan dengan 26 hari kerja.

“Kenapa harus dikali 26 hari kerja? Bulan sama hari nggak boleh dikaliin. Kalau dikaliin, Rp 3 dikaliin 26, jadi Rp 78 juta per bulan. Itu artinya 3 juta per hari. Kalau 3 juta per hari, itu namanya bukan kos. Itu namanya hotel bintang 5, Pak,” ujarnya.

Jerome menilai pembelaan atas besarnya tunjangan dewan justru menyinggung rasa keadilan.

“50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakas. Nggak tau mau makan apa besok. Nggak tau dikali mana besok. Bisa hidup atau nggak besok, nggak tau. GWS (Get Well Soon) deh,” kata Jerome.

Klarifikasi Adies Kadir

Di tengah ramainya kritik, Adies Kadir mengklarifikasi pernyataannya terkait tunjangan beras yang disebutnya Rp 12 juta per bulan. Ia mengaku salah data.

“Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar Rp 200.000 kurang lebih per bulan. Bukan Rp 12 juta per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Ia juga meluruskan pernyataannya soal tunjangan bensin yang sebelumnya disebut Rp 7 juta per bulan.

Menurut data dari Sekretariat Jenderal DPR, tunjangan tersebut sebenarnya sekitar Rp 3 juta per bulan.

“Rp 3 juta (per bulan). Jadi tidak ada perubahan,” jelasnya.

Adies menambahkan, gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan. Namun, ia membenarkan adanya tunjangan perumahan karena rumah dinas telah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara.

“Saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Itu karena rumah dinas dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Jadi anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas dan diberikan tunjangan perumahan. Jadi itu klarifikasi saya, semoga ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” kata Adies.

Profil Adies Kadir

Adies Kadir lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Wijaya Kusuma, lalu melanjutkan studi magister di Universitas Merdeka Surabaya.

Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014.

Pada Pilkada Surabaya 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota mendampingi Arif Afandi, tetapi kalah dari pasangan Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono.

Adies kemudian dipercaya menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Ia pernah duduk di Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan, kependudukan, dan kesehatan, lalu kembali ke Komisi III yang menangani hukum dan keamanan.

Pada November 2015, ia ditunjuk menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), serta ditugaskan di Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPR RI.

Pada Pemilu 2019, Adies kembali terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Jawa Timur I dengan perolehan suara 106.106. Pada periode 2024-2029, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Harta Kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK per 3 Juni 2024, Adies Kadir memiliki kekayaan senilai Rp 11,1 miliar.

Aset terbesar berupa tanah dan bangunan senilai Rp 5,5 miliar yang tersebar di Surabaya, Jawa Timur, serta Bekasi, Jawa Barat.

Ia juga tercatat memiliki kendaraan senilai Rp 2 miliar, terdiri dari Mitsubishi Pajero, BMW, dan Toyota Alphard. Harta bergerak lainnya mencapai Rp 1,3 miliar, serta kas dan setara kas Rp 2,3 miliar.

Artikel ini telah tayang Wartakotalive.com dengan judul Logika Berpikir Pimpinan DPR Dikoreksi Jerome Polin: Ini Pentingnya Belajar Matematika

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!