Disebut Tak Peduli Harga Beras Naik hingga Singgung Jepang, Ini Penjelasan Mentan Amran
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kenaikan harga beras di Indonesia. Ia menyebut ada framing yang menarasikan pemerintah seolah tak peduli dengan kenaikan harga beras.
Dalam video pernyataan Amran yang diterima Minggu, 24 Agustus 2025, ia menyebut berbagai langkah strategis telah dijalankan untuk melindungi petani, menjaga stabilitas harga, serta memastikan ketersediaan beras di dalam negeri.
"Kami sudah bekerja keras sejak awal melakukan operasi pasar besar-besaran bersama Bulok di seluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 1,3 juta ton dengan harga Rp12.000, Rp12.500 per kg. Itu bentuk kepedulian dan itu atas perintah Bapak Presiden," kata Mentan Amran Sulaiman.
Mentan mengatakan salah satu kebijakan utama adalah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada petani sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Ilustrasi harga beras
"Alhamdulillah hasilnya hari ini yang kita syukuri adalah bahwa NTP, kesejahteraan petani meningkat," ujarnya
Kemudian yang tak kalah penting, lanjut Amran, stok beras nasional saat ini jauh lebih kuat dibanding periode 2023-2024 hanya sekitar 1 juta ton, sehingga terpaksa impor beras. "Sekarang stok kita 4 juta ton lebih. Ini kita syukuri," ucapnya
Selanjutnya, Mentan menyampaikan klarifikasi usai dikritik karena membandingkan kenaikan harga beras di Jepang dan Indonesia. Ia mengaku hanya menyampaikan fakta bhawa harga beras di Jepang justru mengalami kenaikan cukup tinggi, sementara di Indonesia tren harga mulai turun.
"Adapun kami menyebut bahwa Jepang itu kenaikan harga beras cukup tinggi. Artinya kita patut mensyukuri. Tetapi kami mewakili pemerintah harus bekerja keras menurunkan harga, dan juga hasilnya hari ini sudah 13 provinsi harga sudah turun. Kami yakin ke depan semakin turun. Kenapa? Operasi pasar kami lanjutkan terus-menerus," kata Amran
Mentan menegaskan pihaknya juga siap berhadapan dengan oknum pengusaha yang mencurangi petani dan berusaha mengambil keuntungan dengan cara tidak bertanggung jawab. Hal itu dilakukan karena peduli dengan harga kenaikan harga beras dan peduli pada konsumen.
"Kami pertaruhkan segalanya demi konsumen, demi petani Indonesia. Yang mencurangi petani baru-baru ini yaitu para pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Kami berani berhadapan demi konsumen, demi rakyat Indonesia," tegasnya
Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu negatif, karena seluruh langkah yang diambil merupakan bukti keberpihakan nyata terhadap petani, konsumen, serta menjaga kepentingan rakyat dan ketahanan pangan nasional.
"Jadi jangan mudah terprovokasi oleh framing orang tertentu yang tidak senang dengan kami. Kami tahu banyak yang tidak senang, banyak yang terganggu bisnisnya karena kami melakukan hal ini, tapi semua kami lakukan demi rakyat Indonesia," ungkapnya
Sebelumnya, Mentan Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 21 Agustus 2025, sempat menyinggung masyarakat terlalu reaktif dalam menanggapi kenaikan harga beras. Ia lantas membandingkan kenaikan harga beras di Jepang hingga Rp100 ribu/kg.
"Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut, Jepang sudah sampai Rp100 ribu per kilo harga beras hari ini," kata Amran.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat menjelaskan soal alokasi subsidi pangan yang mencapai Rp150 triliun -- sebagian besarnya dialokasikan untuk beras karena menjadi komoditas utama dalam struktur pangan nasional sehingga pemerintah harus campur tangan.
"Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP, karena ini adalah vital, kalau ini bermasalah itu kita kesulitan," ujar Amran
Pernyataan Mentan yang membandingkan kenaikan harga beras di Jepang itu langsung disela Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto. Ia menilai perbandingan kenaikan harga beras di Jepang dan Indonesia tidak bisa disamakan.
"Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga lain, Pak," kata Titiek Soeharto
