Harga Beras Melambung Tinggi, Pemprov DKI Diminta Tindak Penimbun Beras
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menanggapi kenaikan harga beras di pasaran. Kenaikan harga tersebut membuat para emak menjerit. Untuk mengatasinya, Dwi Rio meminta Satgas Pangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) DKI memperketat pengawasan terhadap distribusi dan harga pangan, baik di pasar tradisional maupun modern. Penindakan tegas terhadap spekulan, penimbun, dan pelaku kartel harga harus menjadi prioritas, termasuk pencabutan izin usaha bagi pelanggar berat. "Gudang Bulog dan Pasar Induk Kramat Jati harus diperkuat sebagai simpul distribusi utama. Sistem logistik yang efisien perlu dipastikan agar pasokan cepat sampai ke pedagang eceran," tegas Dwi Rio di Jakarta, Selasa (1/7). Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong diversifikasi konsumsi pangan dengan menggencarkan kampanye bahan pangan nonberas, seperti singkong, jagung, dan sagu. Pemprov DKI melalui Dinas KPKP dan Disparekraf, diharapkan Rio, mendukung UMKM pangan lokal agar bisa masuk ke pasar modern. Ia juga mendorong Pemprov DKI memperluas Program Subsidi Pangan. Menurut dia, Program Subsidi Pangan seperti bantuan beras murah bisa diperluas dan terintegrasi dengan data KJP, KJMU, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia mengatakan bantuan sosial tidak hanya bersifat reaktif saat krisis, tapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi jangka panjang. Oleh karena itu, kata Rio, penguatan koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Perum Bulog serta pemerintah daerah penghasil beras sangat penting.
Beberapa daerah penghasil beras seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Kerja sama itu harus berkelanjutan dan berbasis data kebutuhan riil warga.
"Dengan begitu pasokan beras ke Jakarta tetap terjaga," ucapnya.(Asp)
