Kota di Jepang Ingin Batasi Penggunaan HP Warga Maksimal 2 Jam Sehari

Sebuah kota di wilayah tengah Jepang, tepatnya di Prefektur Aichi, ingin membatasi penggunaan handphone (HP) bagi seluruh warganya menjadi dua jam per hari.

Usulan ini muncul karena pemerintah kota merasa khawatir melihat banyak dari warga mereka, yang saat ini berjumlah sekitar 69.000 orang, mulai kecanduan ponsel. 

Wali Kota Toyoake, Masafumi Koki menjelaskan, tujuan utama dari usulan kebijakan ini adalah untuk mendorong warganya supaya bisa mengatur waktu penggunaan HP (screen time) secara lebih bijak.

"Batas waktu dua jam... hanyalah pedoman... untuk menyemangati warga," kata Walikota Toyoake, Masafumi Koki.

Diminta setop main HP di jam sembilan malam

Dalam usulannya, walikota Toyoake tersebut ingin agar siswa sekolah dasar (SD) di kota tersebut harus berhenti menggunakan HP pada pukul 21.00 atau sembilan malam.

Sementara itu, untuk siswa yang lebih tua dan orang dewasa, diminta setop bermain ponsel di pukul 22.00 atau sepuluh malam.

Adapun batas waktu dua jam yang diusulkan itu tidak berlaku beberapa jenis aktivitas, seperti belajar online, menonton video sambil memasak, berolahraga, atau latihan e-sports, tidak dihitung dalam batas waktu penggunaan.

Koki menjelaskan, pengecualian ini dibuat agar warga bisa tetap menggunakan HP untuk kegiatan-kegiatan yang produktif tanpa harus merasa "dibatasi".

Walikota Toyoake mengusulkan batas penggunaan handphone (HP) bagi seluruh warganya menjadi dua jam per hari.

Secara pribadi, Koki mengaku sadar bahwa saat ini, perangkat ponsel memang sangat berguna dan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Namun ia menilai, jika penggunaannya terlalu berlebihan, maka bisa menimbulkan dampak buruk. Tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kehidupan sosial.

Koki mencontohkan, beberapa siswa di kota tempat ia tinggal bahkan sampai menolak untuk masuk sekolah. Alasannya karena mereka enggan meninggalkan rumah jika tidak membawa smartphone.

Tidak hanya menyasar anak sekolah, tapi sebagian orang dewasa pun disebut ikut terdampak. Koki menyebut, demi bisa bermain HP sepuasanya, banyak dari mereka yang rela mengorbankan waktu tidur atau waktu bersama keluarga.

Dari kondisi tersebut, Koki merasa perlu mengambil langkah tegas dengan membatasi penggunaan ponsel kepada warganya. Adapun aturan ini nantinya akan diterapkan di luar jam kerja dan belajar mereka.

Dorong warga lebih bijak dan peduli keluarga

Dengan usulan ini, Koki berharap bisa mendorong warganya agar lebih bijak mengatur waktu penggunaan ponsel pintar.

Ia ingin supaya mereka bisa menyeimbangkan antara waktu untuk bermain HP dengan kehidupan sosial, khususnya keluarga.

"Saya berharap ini menjadi kesempatan bagi setiap keluarga untuk memikirkan dan mendiskusikan waktu yang dihabiskan di ponsel pintar, serta waktu penggunaan perangkat tersebut," jelas Koki.

Ia juga menegaskan kalau aturan ini akan bersifat pedoman, alias bukan aturan wajib diterapkan sepenuhnya. Koki menyebut, warga yang tidak melaksanakan perintah tidak akan diberi sanksi apapun. 

"Hal ini tidak berarti kota (pemerintah Prefektur Aichi) akan membatasi hak-hak warganya atau membebankan kewajiban," tutur Koki.

Saat ini, usulan pembatasan penggunaan HP sedang dalam tahap pembahasan oleh para legislator kota. Jika disetujui, aturan ini akan resmi diberlakukan mulai bulan Oktober mendatang.

Repons warga 

Menurut laporan media berita Jepang, Mainichi, selama masa konsultasi ada lebih dari 120 warga Kota Toyoake yang tidak setuju dan memprotes dengan menelepon serta mengirim e-mail kepada otoritas kota setempat.

Sekitar 80 persen warga mengaku tidak setuju dengan usulan batas penggunaan HP tersebut. Protes ini juga disampaikan sebagian warga lewat unggahan media sosial mereka, dirangkum KompasTekno dari BBC, Senin (1/9/2025).

Dari laporan Japan Times, salah satu pengguna bahkan mengeluh dengan mengatakan kalau mereka tidak bisa membaca buku atau menonton film hanya dalam waktu dua jam. 

Namun, laporan juga menyebut ada beberapa warga yang menunjukkan dukungan terhadap RUU tersebut.