Pemerintah Ingin Semua Menteri Diganti sama AI, Bebas Korupsi dan Lebih Efisien
Pemerintah mempertimbangkan untuk membuat kementerian dan lembaga (K/L) dikelola dan dipimpin oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Alasannya supaya tidak akan ada lagi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga sistem pemerintahan akan berjalan baik dan lebih efisien. Hal tersebut diungkapkan oleh Perdana Menteri Albania Edi Rama.
"Kecerdasan buatan (AI) bisa digunakan sebagai alat untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi. Jadi, tidak ada, tuh, konflik kepentingan karena AI solusi utama untuk pemerintahan bersih dan paling efisien," kata dia, seperti dikutip dari situs AA, Senin, 25 Agustus 2025.
Langkah berani tersebut berpotensi menjadikan Albania sebagai negara pertama di dunia dengan pemerintahan yang benar-benar melibatkan menteri berbasis AI. Mantan politisi partai berkuasa Ben Blushi yakin tidak ada yang perlu ditakutkan dari AI.
Menurutnya, negara yang dijalankan oleh kecerdasan buatan merupakan kemungkinan nyata yang dapat mengubah konsep demokrasi. "Mengapa kita harus memilih antara dua atau lebih opsi manusia jika layanan yang kita dapatkan dari negara bisa dilakukan oleh AI?" ungkap Blushi.
Ia mengklaim jika masyarakat akan lebih baik dikelola oleh AI daripada oleh manusia, karena tidak akan membuat kesalahan, tidak membutuhkan gaji, tidak dapat dikorupsi, dan tidak berhenti bekerja.
Albania diketahui sudah lama bergulat dengan korupsi di semua aspek masyarakat, dan politik pun tak terkecuali. Partai yang berkuasa telah menyaksikan banyak pejabat didakwa dan dihukum karena korupsi.
Pemimpin oposisi Sali Berisha saat ini sedang menghadapi persidangan korupsi, dan mantan perdana menteri sekaligus presiden Ilir Meta berada di balik jeruji besi. Di Albania, penggunaan AI sudah merambah dalam bidang administrasi.
Teknologi AI di sana telah dapat menganalisis transaksi pajak dan bea cukai secara real time, serta mengidentifikasi adanya penyimpangan. Wilayah negara tersebut juga dipantau oleh pesawat nirawak pintar dan sistem satelit yang menggunakan AI.
Sebelumnya, mereka menggunakan drone tersebut untuk memeriksa pelanggaran hukum di lokasi konstruksi dan pantai serta perkebunan ganja di daerah pedesaan.
Selain itu, terdapat rencana untuk menggunakan AI dalam mengatasi masalah lalu lintas. Pemerintah juga merencanakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pelanggaran.
Mereka akan mengirim surat digital tersebut melalui ponsel pengemudi, yang isi pesannya dapat berupa perintah mengurangi kecepatan, serta detail denda tilang. Terdapat juga aspirasi untuk menggunakan AI dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan identifikasi digital warga negara.
