Trauma Lama Jadi Alasan Warga Pangandaran Tolak Keramba Jaring Apung
Polemik keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, terus menuai pro dan kontra.
Program yang digadang-gadang sebagai solusi atas menurunnya hasil tangkapan ikan akibat overfishing ini dianggap tidak sederhana karena memerlukan teknologi tinggi, biaya besar, dan lokasi yang sesuai.
Eks Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, Darsono, menilai penolakan warga kemungkinan dipicu oleh trauma kegagalan proyek serupa milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2017 lalu.
Kala itu, KKP meluncurkan proyek KJA offshore dengan anggaran sekitar Rp 42 miliar dari APBN, namun hasilnya jauh dari harapan.
"Penolakan masyarakat bisa jadi karena kekhawatiran akan kegagalan seperti dulu. Padahal, teknologi budidaya laut saat ini sudah jauh berkembang dan memiliki potensi ekonomi yang besar," kata Darsono kepada Tribun Jabar melalui pesan WhatsApp, Selasa (26/8/2025) pagi.
Menurutnya, minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai manfaat dan dampak teknologi KJA turut memicu keraguan.
Ia menegaskan, KJA berbeda dengan usaha bagan yang kerap ditolak karena dianggap mengganggu jalur pelayaran dan menurunkan hasil tangkapan nelayan.
"Keramba Jaring Apung justru tidak menghambat keluar masuk perahu nelayan dan tidak merusak jalur pelayaran. Secara ekosistem pun lebih ramah," jelasnya.
Darsono juga berharap tokoh daerah dengan pengalaman panjang di sektor kelautan, seperti mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, bisa ikut menjembatani pemahaman masyarakat mengenai potensi KJA.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mengusulkan penerapan teknologi KJA submersible atau keramba apung tenggelam, yang bisa otomatis turun ke bawah laut saat cuaca ekstrem dan naik kembali ketika kondisi membaik.
"Penerapan teknologi KJA submersible bisa menjadi solusi jangka panjang untuk budidaya ikan laut yang lebih aman dan produktif," ujarnya.
Latar Belakang Penolakan
Penolakan terhadap KJA di Pangandaran bukan hal baru. Sebelumnya, ratusan warga bersama nelayan dan pelaku usaha wisata menggelar aksi di Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran pada Rabu (13/8/2025).
Dalam aksi tersebut, Susi Pudjiastuti bahkan melakukan video call dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, memperlihatkan dukungan penuh sang gubernur menolak KJA.
"Tadi pak KDM sudah mendukung total menolak (KJA di Pantai Timur) 100 persen," ujar Susi saat itu.
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, juga hadir dan menegaskan akan berdiri bersama masyarakat.
"Kita akan menjaga laut. Saya sebagai Bupati Pangandaran menerima aspirasi dan tentu saya akan bersama masyarakat," tegasnya.
Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) sebelumnya menyoroti bahwa KJA berpotensi merusak estetika Pantai Timur, menghalangi atraksi wisata bahari, serta mengganggu perekonomian warga.
Mereka juga menilai KJA bertentangan dengan tata ruang laut yang menetapkan Pantai Timur sebagai kawasan konservasi sekaligus lokasi strategis wisata bahari.
Koordinator aksi, Iwan Sofa, kala itu mengatakan, "Keberadaan KJA akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, menghambat aktivitas nelayan, dan menurunkan daya saing pariwisata daerah."
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Polemik KJA Pangandaran, eks Kadis Perikanan Jabar Duga Warga Menolak karena Trauma Kasus Lama
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
