Aksi Anarkis Rugikan Rakyat, Kekisruhan Disebut Harus Diakhiri

Presiden Prabowo silaturahmi dengan ormas keagamaan
Presiden Prabowo silaturahmi dengan ormas keagamaan

Hal itu diungkap Ketua Umum DPP Gempar Indonesia Yohanes Sirait usai menghadiri silaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh agama, pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan dan pimpinan serikat buruh di Istana Negara, Senin, 1 September 2025.

"Seluruh pelaku kekerasan, baik dari kelompok masyarakat maupun oknum aparat yang mengakibatkan meninggalnya Affan Kurniawan, harus diproses hukum secara transparan dan mendapatkan hukuman setimpal," kata dia, dikutip Selasa, 2 September 2025.

Pihaknya menyerukan perdamaian atas peristiwa yang terjadi di Indonesia sejak tanggal 25 Agustus 2025. "Tanpa mengurangi tujuan dari aspirasi masyarakat, kekisruhan ini harus diakhiri. Mari segenap elemen bangsa kita berdamai, jangan sampai ada lagi jatuh korban jiwa. Enough is enough," kata dia.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, dirinya melihat bahwa Presiden memahami apa yang terjadi saat ini dengan gelombang aspirasi masyarakat.

"Selain itu, Presiden juga memahami apa yang melatarbelakangi peristiwa itu, termasuk gaya hidup mewah para pejabat, perilaku korup, dan berkomitmen untuk melawannya," ujar Yohanes.

Namun, lanjutnya, Presiden juga meminta seluruh masyarakat untuk terlibat dalam upaya memberantas korupsi, melawan mafia dan mendorong pemerintahan yang bersih. "Hal sederhana, praktek suap yang terjadi dipemerintahan, ya masyarakat harus melaporkan, jangan ikut menyuap. Memang seringkali itu sulit juga  bagi masyarakat, kalau nggak bayar nggak dikasih izin. Namun kalau kita tidak berani untuk menolak dan melapor, maka praktek ini akan terus terjadi. Dan kami sepakat, ini bukan tugas Presiden sendiri, seluruh masyarakat harus terlibat," kata Yohanes.

Sementara itu, Sekjen DPP Gempar Indonesia, Petrus Sihombing mengingatkan para pejabat negara untuk tidak flexing dan bergaya hidup mewah.

Meski demikian, Petrus menambahkan, alasan apapun tidak membenarkan kerusuhan dan penjarahan di rumah-rumah pribadi maupun fasilitas publik. Untuk itu, aparat keamanan harus bertindak tegas menjaga keamanan, jangan sampai ketakutan menyebar di tengah masyarakat.

"Masyarakat di bawah susah, pemerintah membuat banyak program untuk masyarakat miskin, namun di medsos para pejabat hedon, ini mengakibatkan masyarakat di bawah tersakiti," ujar Petrus.