KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi di PT Pupuk Indonesia Senilai Rp8,3 T
![Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi [dok. Humas PT Pupuk Indonesia]](https://ids.alongwalker.co/media/id/aHR0cHM6Ly90aHVtYi52aXZhLmNvLmlk-L21lZGlhL2Zyb250ZW5kL3RodW1iczMv-MjAyNC8wOS8yNS82NmYzZTgyMmNjNjgw-LXJlZ2VuZXJhc2ktcGV0YW5pLXN0cmF0-ZWdpLXB1cHVrLWluZG9uZXNpYS1hamFr-LW1pbGVuaWFsLWtlbWJhbmdrYW4tc2Vr-dG9yLXBlcnRhbmlhbi1yaV82NjVfMzc0-LmpwZw/a4740cc77b5558ecf7b5e0b280145dd6.jpg)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi dan penyimpangan keuangan di salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT Pupuk Indonesia.
Hal tersebut diungkap Koordinator aksi massa, Faris yang menggelar demonstrasi di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 16 Juni 2025.
Massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Hukum Indonesia menyebut masalah bermula dari hasil audit independen tahun 2023 yang mengungkap kerugian negara mencapai Rp 8,3 triliun.
Faris mengatakan kerugian besar ini diduga berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi. Ia juga khawatir keterlibatan pucuk pimpinan di PT Pupuk Indonesia yang kala itu Rahmad Pribadi juga tercatat pernah tersandung dugaan suap pada masa jabatannya di PT Petrokimia Gresik antara 2018 hingga 2020.
Massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Hukum Indonesia
“Ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal integritas dan masa depan ketahanan pangan Indonesia yang dipertaruhkan, pimpinan pasti tau kenapa sampai muncul dugaan kerugian 8,3 T," jelas Faris, dalam keterangannya, Senin.
Faris menambahkan penegakan hukum harus berjalan menuntaskan dugaan perkara korupsi tersebut. Ia mengatakan rakyat yang berprofesi sebagai petani sangat bergantung pada keberlangsungan pupuk bersubsidi.
“Diam berarti pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan rakyat kecil petani yang sangat bergantung pada keberlangsungan pupuk bersubsidi. Kami menuntut KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Rahmad Pribadi, serta menyelidiki seluruh aliran dana PT Pupuk Indonesia secara transparan dan menyeluruh," ujar dia.
Di sisi lain, massa aksi juga meminta Kementerian BUMN agar lebih cepat dan serius bersikap tegas menyikapi kasus yang sedang terjadi. Faris menekankan pentingnya sikap tegas dari pemerintah, khususnya Menteri BUMN Erick Thohir, agar menonaktifkan sementara posisi Direktur Utama PT Pupuk Indonesia di tengah proses penyelidikan ini.
“Ini untuk memastikan tidak ada tekanan atau intervensi yang bisa mengganggu jalannya hukum,” tambahnya.
Faris menutup aksi tersebut dengan melakukan audiensi dengan perwakilan pengaduan masyarakat (Dumas) KPK yang juga ditemani oleh perwakilan massa aksi yang lain.
