Konser Feast dan Hindia di Tasikmalaya Diprotes, Ormas Tuduh Bawa Simbol Satanic dan Dajal
Rencana konser "Ruang Bermusik 2025" yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu-Minggu, 19-20 Juli 2025, di Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya, menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.
Salah satu penolakan paling vokal datang dari ormas Islam yang menyoroti kehadiran band Hindia dan Feast sebagai pengisi acara.
Ketua Al Mumtaz Kota Tasikmalaya, Ustaz Hilmi Afwan, menyatakan bahwa grup musik tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
"Yang dipermasalahkan band ini ada indikasi band satanic, band yang memang nyerempet pada norma-norma melanggar syariat, dengan pemahaman, simbol-simbol dajal, baphomet itu saja yang jadi permasalahan," kata Hilmi, Minggu (13/7/2025).
Selain Hindia, konser ini juga akan menghadirkan sejumlah nama besar lainnya seperti Nadin Amizah, Maliq & D’Essentials, Whisnu Santika, Lomba Sihir, Adnan Veron x HBRP, dan Perunggu.
Apa Sikap Pemerintah Kota Tasikmalaya?
Diky Chandra menjadi tamu dalam pengajian jelang pernikahan Rizky Febian dan Mahalini yang digelar di kediaman Sule di daerah Tambun, Bekasi, Rabu (8/5/2024).
Menanggapi polemik ini, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, berharap adanya jalan tengah yang bisa diterima oleh semua pihak.
Ia menekankan bahwa konser seharusnya bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati tanpa menimbulkan polemik baru.
"Saya tidak mau berbicara kepentingan pribadi, tapi segala sesuatu hari ini saya bicara sesuai aturan yang ada," ujar Diky saat menghadiri kegiatan di Leuwidahu, Kecamatan Indihiang, Minggu (13/7/2025).
Menurut Diky, event organizer (EO) sebenarnya telah mengikuti prosedur yang berlaku setelah kejadian sebelumnya yang memicu kontroversi di daerah lain.
"Tapi saya yakin juga teman-teman dari EO itu tidak ada maksud buruk sama sekali, mungkin berpikirnya toh sebelumnya sudah pernah, kaya kejadian di Aceh juga yang kemungkinan menjadi pemicu utamanya," katanya.
Diky menyadari bahwa situasi ini tidak mudah. Ia menilai bahwa di satu sisi pemerintah harus menjaga citra Kota Tasikmalaya, namun di sisi lain, ruang kreativitas masyarakat juga perlu difasilitasi.
"Ini jadi pelik. Di satu sisi kita harus melindungi image kota Tasik, di sisi lain juga harus mengikuti kesepakatan atau aturan yang sudah dibuat," ujarnya.
Ia berharap bahwa hasil rapat yang melibatkan unsur ormas dan Forkopimda Kota Tasikmalaya pada Selasa (15/7/2025) mendatang dapat menghasilkan keputusan terbaik.
"Saya berharap ada keputusan yang menjadikan win win solution. Mudah-mudahan itu yang terbaik dan dijadikan pelajaran setiap kejadian," ucap Diky.
Diky juga menekankan pentingnya perbaikan pola komunikasi antara penyelenggara dan masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dan bijaksana.
"Mohon diselesaikan dengan kepala dingin, bahwasanya tidak ada niat buruk dari dua belah pihak, tinggal menemukan solusi yang terbaik. Tapi ke depan sudah mulai diperbaiki lagi sistem pola komunikasinya, supaya tidak lagi ada hal seperti sekarang," tuturnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".
