Pemerintah Gelar Uji Publik Penulisan Sejarah Indonesia pada Juli 2025, Termasuk untuk Tragedi 1998
Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) akan menyelenggarakan uji publik terhadap naskah penulisan sejarah Indonesia pada Juli 2025.
Uji publik ini akan menjadi wadah partisipasi masyarakat dan komunitas sejarawan dalam menelaah dan memberikan masukan atas hasil penulisan sejarah nasional yang mencakup masa prasejarah hingga era kontemporer.
Dilansir dari Antara, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa uji publik ini merupakan langkah penting dalam proses pembaruan sejarah nasional yang sudah lama tidak mengalami revisi.
“Penulisan ini tidak dimulai dari nol. Sudah ada dasar sebelumnya, tapi perlu diperbarui. Selama 26 tahun terakhir belum ada penambahan signifikan, terutama mencakup era reformasi hingga masa kini,” ujar Fadli di Jakarta, Jumat.
Penulisan sejarah nasional ini melibatkan sekitar 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Proses penulisan telah berlangsung selama lebih dari tujuh bulan dan melibatkan sejumlah editor, baik editor umum maupun editor per jilid, serta tim penulis khusus untuk setiap bagian.
Penulisan Sejarah Bersifat Ilmiah, Tidak ada Kepentingan Politik
Fadli menegaskan bahwa dengan melibatkan para akademisi dari berbagai institusi, penulisan sejarah ini bersifat ilmiah dan tidak memuat kepentingan politik.
Ia menambahkan bahwa sejarah yang disusun tidak hanya menyoroti aspek politik atau konflik, tetapi juga mencakup perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban.
Ia menyampaikan beberapa temuan penting yang turut dimasukkan dalam penulisan ulang sejarah nasional.
Di antaranya, penemuan arkeologis di Leang Karampuang yang berusia lebih dari 51 ribu tahun dan indikasi awal masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 yang ditemukan di situs Bongal, Tapanuli Utara.
“Ini bukan hanya soal masa lalu, tapi juga arah masa depan. Kita tidak ingin menulis sejarah untuk memecah belah, tapi untuk mempersatukan bangsa,” tegas Fadli.
Proses Terbuka dan Transparan, Termasuk untuk Tragedi 1998
Fadli Zon juga memastikan bahwa proses uji publik ini akan dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap masukan maupun kritik yang disampaikan secara ilmiah dan konstruktif.
“Uji publik ini justru ruang demokratis bagi masyarakat dan sejarawan untuk berkontribusi,” ujarnya.
Terkait salah satu isu yang sempat menjadi sorotan mengenai tragedi pemerkosaan dalam kerusuhan tahun 1998, Fadli Zon menegaskan bahwa peristiwa tersebut tetap dimuat dalam penulisan ulang sejarah nasional.
"Tidak ada penghapusan. Jadi kita terus lanjutkan pada program penulisan ulang sejarah," katanya.
Dia menambahkan bahwa penjelasan mengenai hal tersebut sudah disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (2/7/2025).
Fadli juga menyatakan bahwa program penulisan sejarah tetap akan dilanjutkan meskipun menimbulkan pro dan kontra.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan para sejarawan dan guru besar dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia merupakan bentuk komitmen terhadap penyusunan sejarah yang komprehensif.
Jejak Leang-Leang dan Dukungan Daerah
Selain mencatat sejarah kontemporer, penulisan ulang sejarah juga memuat temuan dari masa prasejarah seperti tulisan purba di goa Leang-Leang.
"Tulisan tangan (manuscript) Leang-Leang itu sudah mendapat pengakuan dari peneliti internasional," kata Fadli Zon.
Menanggapi hal ini, Bupati Maros HAS Chaidir Syam menyampaikan apresiasinya atas dimasukkannya Leang-Leang dalam penulisan sejarah nasional.
Ia menambahkan bahwa Festival Budaya Gau Maraja Leang-Leang digelar sebagai upaya untuk mengangkat nilai budaya dan sejarah lokal ke panggung internasional.
