Punya Waktu Negosiasi dengan AS, Indonesia Pede Tarif Impor 32 Persen Direvisi
Pemerintah Indonesia merespons keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan Indonesia akan terkena tarif impor sebesar 32 persen. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Offfice/PCO) Hasan Nasbi mengatakan sebenarnya keputusan Trump memberikan waktu tambahan bagi Indonesia untuk negosiasi tarif impor.
Dia mencontohkan jeda penyesuaian tarif impor oleh Trump sudah diumumkan sejak April dan berakhir tanggal 9 Juli.
“Tapi kemudian dalam keterangan terbaru dari Presiden Trump itu kan dimulainya 1 Agustus. Artinya itu dia undurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi," jelas Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (8/7).
Tim negosiasi tarif Indonesia juga sudah berada di Washington DC untuk terus bernegosiasi dengan administrasi Trump.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun sudah berangkat dari Brasil ke Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan diskusi tarif dengan lebih intensif.
Hasan menekankan pemerintah Indonesia memandang Trump justru memberikan waktu tambahan untuk negosiasi dalam keputusan terbarunya.
Sejalan dengan itu, penurunan tarif juga masih bisa diupayakan dalam waktu yang tersisa.
"Yang kita bisa pegang adalah tanggalnya ini, kan dimundurkan sampai 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk negosiasi," papar Hasan
Pemerintah, kata Hasan, optimis tarif impor barang dari Indonesia ke AS masih bisa turun. Sebab, dalam surat yang diberikan Trump, disebutkan ada peluang untuk membicarakan tarif untuk turun.
"Dalam surat itu juga disampaikan Presiden Trump peluang untuk bicarakan ini diturunkan," sebut Hasan.
Ia juga menyatakan optimisme pemerintah terhadap keberhasilan negosiasi, mengingat hubungan bilateral Indonesia-AS yang selama ini berjalan baik.
“Kita berhubungan baik dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat. Dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana,” tutup pendiri lembaga konsultan Cyrus Network ini. (Knu)
