Solo Masuk Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Dishub Beri Respons

Solo masuk daftar 10 kota dengan biaya transportasi paling mahal di Indonesia.

Hal itu merujuk informasi dari Dirjen Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan, Risal Wasal.

Ia mencatat, 10 kota dengan biaya transportasi tertinggi karena berada di kisaran lebih dari 10 persen dari total biaya hidup sehari-hari, yang dikeluarkan oleh masyarakat.

Solo menempati posisi ke-10 dengan biaya rata-rata Rp 712.955 per bulan atau 10,27 persen dari total biaya hidup sehari-hari.

Menanggapi data tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Solo, Taufiq Muhammad mengatakan, data tersebut hanya sebatas hitungan rata-rata pengeluaran warga dalam mengakses transportasi.

“Kalau angkanya besar, artinya kan masyarakat dalam melakukan aktivitas harian itu tidak menggunakan transportasi publik. Itu yang kita harapkan,” ujar Taufiq, Senin (11/8).

Ia mengatakan, terkait dengan komitmen dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan transportasi yang representatif itu yang utama. Sementara di Solo, transportasi umum kota sudah terintegrasi dengan pemerintah provinsi.

“Sebagai gambaran, transportasi di Kota Solo sudah lama terintegrasi dengan Trans Jateng milik Pemprov Jawa Tengah. Sementara untuk pergerakan dalam kota ada Batik Solo Trans dan Angkutan Feeder yang selama ini melayani masyarakat,” papar dia.

Taufiq juga tidak menampik pengurangan subsidi (anggaran program Buy The Service) untuk Batik Solo Trans, yang berpengaruh pada penyesuaian pelayanan sejak awal 2025. Hal itu berdampak pada mahalnya pelayanan pada masyarakat.

Pada 2025 ini, Pemkot Surakarta hanya mendapatkan bantuan senilai Rp 30 miliar untuk operasional BST, sementara kebutuhan anggaran agar semua layanan (BST-Feeder) bisa melayani seperti beberapa tahun sebelumnya membutuhkan Rp 80 miliar.

“Untuk transportasi dalam kotanya dipastikan sudah baik, PR-nya tingal yang soal aglomerasinya karena nilai APBN untuk BST-nya ini turun. Ya kita memang mengharapkan bantuan dari kabupaten sekitar biar bisa menyesuaikan anggaran untuk itu yang praktiknya tidak terbatas pada wilayah administrasi,” pungkasnya.