Alih Fungsi Trotoar Demi Atasi Macet TB Simatupang, Hak Pejalan Kaki Dikorbankan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggunakan sebagian trotoar di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk menambah lajur kendaraan guna mengurai kemacetan. Namun langkah ini dinilai sebuah kemunduran.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan alih fungsi trotoar tersebut.
"Sebagian trotoarnya yang sekarang ini memang nggak bisa digunakan secara baik bagi pejalan kaki, karena memang beberapa juga terpotong-potong," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono di sela-sela di ITB Ultra Marathon di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2025).
Road Safety Association, Rio Octaviano, menilai solusi jangka pendek itu bukan perencanaan matang. Pemotongan trotoar bertolak belakang dengan komitmen Jakarta terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya akses transportasi berkelanjutan dan hak setiap warga untuk berjalan kaki.
"Pemotongan trotoar bukan hanya melanggar prinsip keadilan sosial, tetapi juga bertolak belakang dengan komitmen internasional terhadap pembangunan berkelanjutan," tambah Rio dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/8/2025).
"Trotoar adalah hak dasar, bukan bonus," kata dia.
Dia mengatakan keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk menyetujui pemotongan trotoar di Jalan TB Simatupang demi memperlancar kendaraan bermotor adalah langkah mundur yang kontradiktif dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota global.
"Jakarta kembali dihadapkan pada kebijakan yang mengorbankan hak pejalan kaki," jelas dia.
Rio memaparkan di negara-negara yang diakui sebagai kota global seperti Tokyo, Singapura, dan Seoul, pembangunan infrastruktur pejalan kaki menjadi prioritas utama. Panjang trotoar di kota-kota tersebut hampir 100% dari jalan utama, sementara di Jakarta, data menunjukkan hanya sekitar 8,7% jalan yang memiliki trotoar layak.
"Fakta ini jelas memperlihatkan kesenjangan besar antara retorika dan implementasi di lapangan," tambahnya lagi.
Koalis Pejalan Kaki juga menilai kebijakan tersebut merupakan sebuah kemunduran.
"Rencana penggusuran trotoar tsb adalah merugikan, set back atau kemunduran atas proses pembangunan urban sustainable transport yang sudah dirintis dan dibangun oleh beberapa Gubernur DKI Jakarta sejak 2000", kata Alfred Sitorus, Koordinator Koalisi Pejalan Kaki.
Dia bilang kemacetan itu didorong sebagai disincentive atas pilihannya bagi masyarakat para pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor.
"Jadi biarkan saja sebagai push and pull policy sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum masal, sepeda atau berjalan kaki," tambahnya lagi.
Jalan TB Simatupang di Jakarta Selatan. Foto: Grandyos Zafna
Alih fungsi trotoar hanya sementara
Pramono menjelaskan sebagian trotoar yang dijadikan jalan bakal dipakai sampai November mendatang. Setelah proyek galian selesai, Pramono akan memprioritaskan kembali pembangunan trotoar untuk pejalan kaki.
"Untuk sampai dengan bulan November digunakan untuk menangani lalu lintas terlebih dahulu nanti akan kami kembalikan," ucap Pramono.
Dia juga sudah mendengar keluhan warga yang terdampak macet akibat galian proyek. Dia berjanji mempercepat pengerjaan proyek galian itu.
"Saya minta November diselesaikan, awalnya Desember. Ya, baru bisa maju satu setengah bulan. Tapi saya udah minta itu," sambung dia.
