Koalisi Pejalan Kaki Kritik Pemprov DKI Pangkas Trotoar untuk Atasi Macet Horor di TB Simatupang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memangkas trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan untuk mengatasi kemacetan parah yang dikeluhkan pengendara.
Menyikapi hal itu, Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menilai, langkah tersebut sebagai kebijakan mundur dalam pembangunan.
Alfred Sitorus mengatakan, Pemprov DKI mesti melihat kemacetan sebagai dampak dari pilihan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Dengan begitu, Pemprov Jakarta bisa mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum, menggunakan sepeda, atau berjalan kaki, untuk mengurangi kemacetan.
"Seharusnya kemacetan di-drive sebagai disincentive atas pilihannya bagi masyarakat para pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor," ucapnya, Minggu (24/8).
Tak hanya itu, Alfred menilai, disinsentif bagi bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi perlu ditambah dengan penerapan jalan berbayar (ERP/electronic road procing) dan tarif parkir progresif untuk kawasan padat kendaraan, termasuk TB Simatupang. Menurut dia, hal itu sudah pernah dikaji pada 2009/2010.
"Toh sudah disediakan angkutan umum masal yang lumayan baik di Jakarta dan sekitarnya. Jadi salah sendiri apabila masyarakat tetap bertahan pada kemacetan dengan menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor," paparnya.
Karenanya, Koalisi Pejalan Kaki menyangkan langkah Pemprov Jakarta yang ingin memangkas fasilitas trotoar untuk pejalan kaki. Padahal, Pemprov Jakarta semestinya meningkatkan fasilitas untuk pejalan kaki.
"Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil langkah anarkis dan set back terhadap pembangunan urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan dengan biaya mahal dari pajak masyarakat selama ini," kata dia.
Lebih lanjut, Ia menegaskan rencana penggusuran trotoar adalah hal yang sangat merugikan. Apalagi, pembangunan berkonsep urban sustainable transport sudah dirintis oleh beberapa Gubernur Jakarta sejak 2000.
"Sepertinya tabiat Plt Gubernur give away Heru Budi Hartono telah menular pada Gubernur Pramono Anung yang getol menghabisi lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki. Padahal pada 2017 yang lalu, masih terhutang 1.600 km trotoar yang harus dibangun," tutupnya. (Asp)
