Perbandingan Penghasilan DPR Rp 230 Juta dengan Upah Buruh Jawa Tengah

Gaji dan tunjangan anggota DPR RI menuai sorotan usai adanya tambahan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan. Disebutkan, dengan adanya tunjangan itu, penghasilan anggota DPR mencapai Rp 100 juta sebulan.
Namun, temuan lain dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang dikutip Kompas.id menyebutkan, setiap anggota DPR berpotensi memperoleh pendapatan mencapai Rp 230 juta per bulan atau 2,8 miliar per tahun.
Hal itu dinilai tidak tepat di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang mengalami kesulitan dan kampanye soal efisiensi yang digembar-gemborkan Presiden Prabowo Subianto.
Perbandingan gaji DPR RI dan upah buruh
Penghasilan anggota DPR RI yang disebut-sebut mencapai Rp 230 juta tentu sangat jauh jika dibandingkan dengan upah rakyat jelata atau buruh di Indonesia.
Sebagai perbandingan, UMP atau Upah Minimum Provinsi tertinggi di Indonesia 2025 masih ditempati DKI Jakarta yang mencapai Rp5.396.761.
UMP merupakan standar pembayaran terendah yang penetapannya dilakukan oleh gubernur suatu daerah. Pelaku usaha di setiap provinsi Indonesia harus mematuhinya ketika mengupah pekerja.
Sementara itu, UMP terendah di Indonesia pada tahun 2025 ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah, yakni Rp2.169.348.
Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan upah minimum Jakarta yang sebesar Rp 5,39 juta per bulan, maka penghasilan yang diterima anggota DPR mencapai 42 kali lipat.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan upah pekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang merupakan terendah di Indonesia, yakni sebesar Rp 2,17 juta per bulan, maka penghasilan anggota DPR mencapai 105 kali lipatnya.
Sejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona.
Daftar lengkap UMP 2025 se-Indonesia
Berikut ini daftar lengkap UMP 2025 seluruh Indonesia, dari tertinggi hingga terendah:
- Jakarta: Rp 5.396.761
- Papua: Rp 4.285.850
- Papua Pegunungan: Rp 4.285.850
- Papua Selatan: Rp 4.285.850
- Papua Tengah: Rp 4.285.848
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.876.600
- Sulawesi Utara: Rp 3.775.425
- Aceh: Rp 3.685.616
- Sumatera Selatan: Rp 3.681.571
- Sulawesi Selatan: Rp 3.657.527
- Kepulauan Riau: Rp 3.623.654
- Papua Barat: Rp 3.615.000
- Papua Barat Daya: Rp 3.614.000
- Kalimantan Utara: Rp 3.580.160
- Kalimantan Timur: Rp 3.579.314
- Riau: Rp 3.508.776
- Kalimantan Selatan: Rp 3.496.194
- Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621
- Maluku Utara: Rp 3.408.000
- Jambi: Rp 3.234.535
- Gorontalo: Rp 3.221.731
- Maluku: Rp 3.141.700
- Sulawesi Barat: Rp 3.104.430
- Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551
- Bali: Rp 2.996.561
- Sumatera Barat: Rp 2.994.193
- Sumatera Utara: Rp 2.992.559
- Sulawesi Tengah: Rp 2.915.000
- Banten: Rp 2.905.119
- Lampung: Rp 2.893.070
- Kalimantan Barat: Rp 2.878.286
- Bengkulu: Rp 2.670.039
- Nusa Tenggara Barat: Rp 2.602.931
- Nusa Tenggara Timur: Rp 2.328.969
- Jawa Timur: Rp 2.305.985
- DI Yogyakarta: Rp 2.264.080
- Jawa Barat: Rp 2.191.232
- Jawa Tengah: Rp 2.169.349.
Daftar upah buruh atau UMK Jawa Tengah 2025
Dikutip dari laman Pemprov Jateng, UMK 2025 di 35 kabupaten dan kota Jawa Tengah masing-masing sebesar 6,5 persen, dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp 148.742.
Penetapan UMK 2025 di Jateng tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024.
UMK 2025 di Jawa Tengah tertinggi ditempati Kota Semarang sebesar Rp 3.454.827. Sementara, Kabupaten Banjarnegara menjadi daerah dengan UMK terendah di Jateng, sebesar Rp 2.170.475.
Berikut daftar UMK 2025 di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah:
- Kota Semarang: Rp 3.454.827,00
- Kabupaten Demak: Rp 2.940.716,00
- Kabupaten Kendal: Rp 2.783.455,25
- Kabupaten Semarang: Rp 2.750.136,00
- Kabupaten Kudus: Rp 2.680.485,72
- Kabupaten Cilacap: Rp 2.640.248,00
- Kabupaten Jepara: Rp 2.610.224,00
- Kota Pekalongan: Rp 2.545.138,00
- Kabupaten Batang: Rp 2.534.383,00
- Kota Salatiga: Rp 2.533.583,00
- Kabupaten Pekalongan: Rp 2.486.653,59
- Kabupaten Magelang: Rp 2.467.488,00
- Kabupaten Karanganyar: Rp 2.437.110,00
- Kota Surakarta: Rp 2.416.560,00
- Kabupaten Boyolali: Rp 2.396.598,00
- Kabupaten Klaten: Rp 2.389.872,78
- Kota Tegal: Rp 2.376.683,82
- Kabupaten Sukoharjo: Rp 2.359.488,00
- Kabupaten Banyumas: Rp 2.338.410,00
- Kabupaten Purbalingga: Rp 2.338.283,12
- Kabupaten Tegal: Rp 2.333.586,46
- Kabupaten Pati: Rp 2.332.350,00
- Kabupaten Wonosobo: Rp 2.299.521,38
- Kabupaten Pemalang: Rp 2.296.140,00
- Kota Magelang: Rp 2.281.230,00
- Kabupaten Purworejo: Rp 2.265.937,67
- Kabupaten Kebumen: Rp 2.259.873,55
- Kabupaten Grobogan: Rp 2.254.090,00
- Kabupaten Temanggung: Rp 2.246.850,00
- Kabupaten Brebes: Rp 2.239.801,50
- Kabupaten Blora: Rp 2.238.430,85
- Kabupaten Rembang: Rp 2.236.168,78
- Kabupaten Sragen: Rp 2.182.200,00
- Kabupaten Wonogiri: Rp 2.180.587,50
- Kabupaten Banjarnegara: Rp 2.170.475,32
Nah itulah perbandingan penghasilan anggota DPR RI yang disebut mencapai Rp 230 juta perbulan jika dibandingkan dengan penghasilan rakyat jelata atau upah buruh 2025.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!